JAKARTA, hajinews.id – Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masduki Baidlowi menegaskan, organisasinya tidak akan menjadi corong Amerika, Barat dan China. PBNU juga punya cara sendiri menyikapi persoalan etnis Uighur di Xinjiang, China, berbeda cara dengan Amerika dan Barat yang selama ini mengkritisi China.
Masduki menyampaikan, ormas-ormas Islam seperti PBNU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang pernah diundang oleh Pemerintah China ke Xinjiang, namun ormas Islam di Indonesia punya sikap yang jelas menyangkut saudara Muslim di Xinjiang.
“Kami punya sikap yang jelas mengenai saudara kami di Xinjiang, sikap kami tentu saja tidak sama dengan sikap orang-orang yang selama ini mengkritisi China, terutama Amerika dan Barat,” kata KH Masduki di Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Dia menekankan kembali bahwa PBNU tidak akan pernah menjadi corong siapa pun dalam konteks hubungan sebagai Muslim dengan warga Musim yang ada di China, khususnya di Xinjiang. “Jadi, kami tidak akan pernah menjadi corong Barat, tidak akan pernah menjadi corong Amerika, juga tidak akan pernah menjadi corong Pemerintah China,” tegasnya.
Masduki menerangkan, cara PBNU menghadapi sesuatu berbeda dengan cara orang-orang Barat menghadapinya. Kalau cara PBNU tidak sama dengan Amerika dan Barat, jangan lantas dituduh seperti yang disampaikan The Wall Street Journal.
Menurut Masduki, banyak orang yang menjadikan Amerika dan Barat sebagai ukuran, dan jika ada orang yang tidak sama dengan tarian dan tabuhan gendang mereka lantas disebut mendukung China. “PBNU tidak akan ikut menari atas tabuhan gendang Amerika dan Barat,” tegasnya.
Masduki menambahkan, tuduhan terhadap ormas Islam merupakan sebuah tuduhan yang sangat ceroboh dan kotor. Sekali lagi, ujar dia, PBNU menegaskan tidak akan pernah menari atas tabuhan gendang Amerika dan Barat.
“ Tentu PBNU ingin supaya Muslim di Xinjiang dipenuhi hak-hak dasarnya oleh Pemerintah China. PBNU tetap berprinsip hak-hak dasar terutama hak untuk ibadah mesti dipenuhi oleh Pemerintah China,” jelas Masduki. “Cuma seperti apa (PBNU) memperjuangkannya, mohon maaf kalau tidak sama dengan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah Barat.”
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti juga sudah membantah keras isu yang digulirkan oleh media asing, Wall Street Journal (WSJ) tentang dana pembungkaman sejumlah ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penindasan muslim Uighur di Xinjiang, China. Mu’ti menegaskan Muhammadiyah tidak bisa dibeli.
Mu’ti memastikan, Muhammadiyah selalu independen dalam setiap pernyataan dan kegiatan-kegiatannya. “Jadi kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah dibiayai, maka dia sudah kehilangan hati nuraninya. Jadi tidak ada ceritanya Muhammadiyah itu bisa dibeli,” tegas Mu’ti dalam acara Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah bertajuk “Regulasi Majlis Taklim; Perlukah?” di Kantor PP Muhammdiyah, Jakarta, Jumat (13/12) malam.
Dia menekankan bahwa kabar atau isu dari media asing soal Uighur itu adalah sama sekali tak berdasar dan sesat. “Berita dari Wall Street Journal itu judulnya provokatif. Judulnya menyebutkan karena diplomasi China, dibiayai China, maka NU dan Muhammadiyah itu lidahnya kelu, tidak mengkritik penindasan muslim Uighur,” ujar Mu’ti.
“Jadi WSJ telah menerbitkan berita yang ecek-ecek, berita yang murahan dan tidak memiliki dasar. Berita itu salah, keliru, dan sesat serta menyesatkan,” lanjut Mu’ti. (rah/republika)
