JAKARTA, hajinews.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan nantinya juga akan dibentuk provinsi baru di kawasan tersebut.
Di dalam lahan provinsi baru akan ada kawasan pemerintahan terbatas seluas 56.000 hektare yang di dalamnya terdapat Istana Kepresidenan, gedung-gedung kementerian/lembaga, dan instansi pemerintahan lainnya.
“Area 56 ribu hektare diatur oleh city manager, yang bukan bagian dari daerah otonom. Jadi, daerah dengan pemerintahan otonomi di luar 56 ribu hektare. Daerah pemerintahan otonom itu berbentuk provinsi,” kata Suharso kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Pembentukan provinsi otonom yang baru akan dikecualikan dari aturan perundang-undangan mengenai pembentukan provinsi baru yang saat ini berlaku. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, diperjelas dengan Perarturan Pemerintah No 78 tahun 2007 yang mengatur tata cara pembentukan daerah baru, disebutkan bahwa pembentukan provinsi harus memenuhi syarat fisik 5 kabupaten/kota di dalamnya. “Dikecualikan dari ketentuan itu,” ujar Suharso.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H Sumadilaga mengatakan pemerintah Indonesia akan menggandeng Korea Selatan untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menurutnya, negara tersebut memiliki ahli dalam bidang smart city. Indonesia mau meniru gaya B
“Kita banyak belajar dari berbagai pemerintahan yang lain bagaimana mereka membangun. Salah satu keahlian dari Korea ini di bidang smart city salah satunya yang menonjol,” ujar Danis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (16/12/2019).
Menurut Danis nantinya dari Indonesia akan dikirim staf untuk diberikan pelatihan mengenai tata kelola ibu kota di Korea Selatan. Beberapa kota di Korea Selatan yang ingin dipelajari yaitu Sejong dan Busan. (rah/detik)
