JAKARTA, hajinews.id – Mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya disinyalir ikut terlibat dalam perkara dugaan korupsi senilai Rp 13,7 triliun yang menggegerkan publik di penghujung tahun ini.
Sinyal keterlibatan itu disampaikan Kejaksaan Agung yang hingga sejauh ini masih terus mengumpulkan bukti untuk menjerat para tersangka yang harus bertanggung jawab karena salah kaprah dalam pengelolaan dana investasi Jiwasraya.
Ditemukan sejumlah fakta kegiatan investasi Jiwasraya yang melibatkan 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Mantan direksi yang disebut-sebut mengambil keputusan dalam pengelolaan investasi Jiwasraya di antaranya mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo.
Hary Prasetyo diketahui menjabat Direktur Keuangan Jiwasraya sejak 15 Januari 2008, mendampingi Direktur Utama Hendrisman Rahim. Hary dan Hendrisman dianggap berhasil selama 5 tahun pertama dan kembali memimpin untuk masa 2013-2018.
Di masa Hary dan Hendrisman ini lahir produk JS Saving Plan pada 2013, yang mengalami gagal bayar sejak 2018. Berdasarkan data terakhir, Jiwasraya tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo pada periode Oktober-Desember 2019 dengan nilai Rp 12,4 triliun.
Setelah hengkang dari Jiwasraya, Hary sempat menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP). Mantan Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin membenarkan Hary Prasetyo pernah bekerja di bawah Kepala KSP Moeldoko sejak 2018.
Ngabalin mengaku dirinya dan Hary memiliki tempat kerja yang sangat dekat hingga Oktober 2019. “Beliau (dulu) satu ruangan dengan saya, baik beliau,” kata Ngabalin saat dihubungi, Kamis (19/12/2019).
Namun baik Ngabalin maupun Hary saat ini bukan pegawai KSP sejak diberhentikan pada 19 Oktober lalu. Ngabalin mengatakan dirinya masih menunggu payung hukum baru struktur organisasi KSP yang rencananya akan keluar Januari 2020 mendatang. “Saya tidak tahu (apakah Hary kembali ke KSP). Saya saja belum tahu kelanjutannya,” ujar Ngabalin.
Salah satu korban Jiwasraya menyoroti soal Hary yang pernah diangkat sebagai tenaga ahli KSP. Padahal Presiden Joko Widodo menyebut telah mengetahui persoalan Jiwasraya yang dianggap bermasalah sejak 10 tahun terakhir.
“Mengapa orang yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan dana investasi Jiwasraya malah dekat dengan kalangan istana?” kata korban yang namanya tak mau disebutkan.
Sebelumnya, Jokowi menyebut persoalan keuangan Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Jokowi menyatakan persoalan yang dihadapi BUMN bidang asuransi sebelum masa pemerintahannya tersebut bukanlah masalah yang ringan. “Dalam tiga tahun ini sebetulnya kami sudah tahu dan ingin menyelesaikannya, tapi ini bukan masalah yang ringan,” kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di kota Balikpapan, Rabu (18/12/2019). (rah/katadata)
