JAKARTA, hajinews.id – Desakan agar pemerintah Indonesia ikut aktif dalam membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan yang diderita Muslim Uighur di China, datang dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) UI.
ILUNI UI melalui keterangan tertulis pada Jumat (20/12/2019), mendesak pemerintah berperan aktif dalam kasus dugaan perlakuan diskriminatif pemerintah China terhadap komunitas Muslim Uighur.
Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian menyatakan China selaku salah satu negara sahabat Indonesia perlu memberikan informasi transparan kepada masyarakat internasional tentang kebijakannya di Xinjiang Uygur Autonomous Region (XUAR). Ini bisa dilakukan dengan mengizinkan pengamat independen termasuk utusan khusus PBB, untuk mengunjungi wilayah ini.
“Dan pemerintah dapat bertindak secara aktif sebagai ‘pembangun jembatan’ dan ‘pembuat perdamaian’ untuk memperbaiki situasi di XUAR,” ujar Andre.
Andre menuturkan bahwa untuk melakukan itu Indonesia harus mengoptimalkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Selain itu Andre juga mendukung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan komunikasi konstruktif. Ini bisa dilakukan melalui langkah-langkah diplomasi lunak untuk mengingatkan negara sahabat, yakni Republik Rakyat Tiongkok atau China dalam persoalan penegakan Hak Asasi Manusia pada komunitas Uighur di Xinjiang.
“Kemenlu dapat memberikan saran kepada pemerintah Tiongkok bahwa persoalan HAM Uighur di Xinjiang layaknya diselesaikan melalui mekanisme dialog damai dari hati ke hati atas semua stakeholder yang terlibat,” jelas Andre. (rah/tempo)
