JAKARTA, hajinews.id – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad memuji Iran dan Qatar karena berhasil bertahan dalam embargo ekonomi. Malaysia, menurut Mahathir, siap mengikuti langkah Iran dan Qatar untuk melakukan pembayaran perdagangan internasional menggunakan emas melalui sistem barter.
Pada akhir pertemuan Islamic Summit di Malaysia, Mahathir menekankan pentingnya bagi dunia Muslim untuk mandiri dalam menghadapi ancaman di masa depan. “Dengan dunia menyaksikan negara-negara membuat keputusan sepihak untuk menjatuhkan tindakan hukuman seperti itu, Malaysia dan negara-negara lain harus ingat bahwa hal itu dapat diberlakukan juga pada kita,” kata Mahathir, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (21/12/2019).
Sejumlah negara Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar sekitar 2,5 tahun yang lalu atas tuduhan mendukung terorisme. Adapun Iran, mendapat pukulan telak setelah AS menerapkan kembali sanksi terhadapnya.
“Saya menyarankan agar kita melihat kembali gagasan perdagangan menggunakan dinar emas dan perdagangan sistem barter di antara kita,” kata Mahathir, merujuk pada koin emas abad pertengahan Islam.
Mahathir menegaskan, “Kami serius melihat ini dan kami berharap bahwa kami dapat menemukan mekanisme untuk menerapkannya.”
Dalam KTT di Malaysia itu juga membahas masalah-masalah besar lain yang mempengaruhi umat Islam, termasuk Palestina, Kashmir, dan nasib Muslim Rohingya di Myanmar, termasuk juga kamp-kamp China untuk Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang.
Tanpa menyebut nama negara mana pun, Mahathir mengatakan ada kekhawatiran bahwa Muslim di negara-negara non-Muslim dipaksa untuk melakukan asimilasi. “Kami mendukung integrasi, tetapi asimilasi sampai batas penumpahan agama tidak dapat kami terima,” ujarnya.
Pada konferensi pers, Mahathir mengatakan para peserta pertemuan telah diberitahu bahwa warga Uighur ditahan di China. “Kita harus mendengar negara, kita harus mendengar orang-orang yang mengeluh, maka itulah yang adil,” katanya.
Mahathir menambahkan, pemberlakuan UU kewarganegaraan baru India juga tidak menguntungkan. Tindakan ini memfasilitasi naturalisasi non-Muslim yang lebih cepat dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang menetap di India sebelum 2015. (rah/cnbc)
