JAKARTA, hajinews.id – Tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang dinilai seolah tak peduli atas dugaan penindasan yang dialami etnis minoritas Muslim Uighur di China.
Jimly, yang juga duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini menilai, pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyebut pemerintah enggan mencampuri urusan negara lain, tak mencerminkan falsafah sila ke-2 dari Pancasila. “Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila harus jadi rujukan sikap universalitas kemanusiaan,” kata Jimly, Selasa (24/12/2019).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menekankan, Indonesia memiliki falsafah hidup yang jelas, yakni Pancasila sebagai pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ia berpesan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meneladani Pancasila, terlepas dari sikap politik pemerintah terhadap China.
“Di manapun terjadi kasus-kasus kemanusiaan, terlepas dari perbedaan-perbedaan kepentingan politik antarnegara, antarbangsa, antaretnis ataupun antaragama,” tutur Jimly.
“Ini adalah falsafah kebangsaan kita di negara Pancasila sebagai amanat proklamasi,” lanjut Jimly yang juga Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa pemerintahan Indonesia tak akan ikut campur dalam kasus komunitas Muslim Uighur di Cina.
Menurut Moeldoko, pemerintah Indonesia tidak memasuki urusan negara lakin. “Setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya. Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri,” ujar Moeldoko di kantornya, Senin (23/12/2019). (rah/rmol/tempo)
