JAKARTA, hajinwes.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tidak ada kapal asing memasuki perairan Natuna saat mengunjungi Kepulauan Natuna, Rabu (8/1/2020). Kedatangan Jokowi tersebut terkait maraknya pemberitaan belakangan ini ihwal kapal China mencuri kekayaan laut Natuna dan melanggar batas wilayah perairan Indonesia.
Bahkan tiga hari sebelum Jokowi mengunjungi Natuna, tiga kapal China, yaitu 2 kapal Coast Guard dan 1 kapal pengawas ikan milik pemerintah China masih bertahan di sebelah timur Laut Natuna.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Lasksdya TNI Yudo Margono mengungkapkan bahwa ketiga kapal China tersebut mengawasi Kapal Ikan Asing (KIA) yang menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Untuk menghadapi masalah keberadaan kapal asing itu pihak TNI di perbatasan Natuna total mengerahkan enam kapal Republik Indonesia.
“Karena tingkat kerawanannya maka kami tingkatkan pengamanannya. Jadi batas waktunya, ya sampai mereka keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia,” ungkap Lasksdya TNI Yudo Margono, Ahad (5/1/2020).
Sebelumnya, jajaran kabinet seperti Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menkopolhukam Mahfud MD telah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tak akan melakukan perundingan dengan China terkait persoalan tersebut karena perairan Natuna adalah sah milik Indonesia sejak dulu berdasarkan hukum internasional. Bahkan Mahfud juga menginstruksikan aparat TNI untuk mengusir kapal asing yang masuk di laut Natuna.
Namun ketika Jokowi melakukan kunjungan ke Natuna menyebutkan bahwa tidak ada kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Pernyataan Jokowi itu diunggah melalui posting-an di Instagram @jokowi.
“Pangkalan Angkatan Laut Selat Lampa, Natuna, hari ini. Saya sempat memasuki dek kapal perang KRI Usman Harun 359 yang berlabuh bersisian dengan KRI Karel Satsuit Tubun 356.
Tadi saya bertanya ke Panglima TNI, apakah ada kapal negara asing memasuki laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada.
Kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia.
Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.
Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal.
Kapal-kapal TNI Angkatan Laut senantiasa bersiaga menjaga kedaulatan Tanah Air Indonesia di laut Natuna,” dikutip dari Instagram @jokowi.
Menanggapi pernyataan tersebut pengamat politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio mempertanyakan Presiden Jokowi perihal kedaulatan RI dalam perkara pelanggaran ZEE oleh China di Natuna Utara.
“Jadi yang bener yang mana Pak @jokowi? China langgar kedaulatan kita atau tidak Pak,” ucap Hendri Satrio dalam akun Twitternya, Rabu (8/1/2020).
Hendri juga menyinggung soal pernyataan Menko Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan yang khawatir adanya masalah Natuna bisa menghambat investasi China di Indonesia sehingga soal Natuna tak perlu dibesar-besarkan.
“Apakah ini ada kaitannya dengan pernyataan Menteri Bapak yang takut kegaduhan ini hambat investasi? Sebab sebelumnya menteri-menteri Bapak menyampaikan hal yang berbeda. Mohon pencerahan #Hensat,” lanjut Hendri mempertanyakan. (rah/berbagai sumber)
