JAKARTA, hajinews.id – Pemerintah Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada 2019 lalu di tengah tekanan dan kondisi ekonomi global yang tidak kondusif. Ada beberapa faktor yang membuat ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh.
“Kalau kita lihat dari komponennya, sektor konsumsi, tetap bisa bertahan 3 kuartal berturut-turut tumbuh di atas 5%,” kata Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengutip dari akun instagram @smindrawati, Rabu (8/1/2020).
Sri Mulyani juga menyebut inflasi yang rendah menyebabkan daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu belanja pemerintah juga memberikan dukungan untuk menjaga ketahanan dari penurunan ekonomi.
Menurut Sri Mulayani kinerja perekonomian yang terjaga serta pelaksanaan program pembangunan berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan, dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran per Agustus 2019 turun menjadi sebesar 5,28% dari posisi yang sama tahun 2018 sebesar 5,34%. Sementara itu, tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2019 turun menjadi 9,41% dari sebelumnya 9,82% pada Maret 2018. “Koefisien gini membaik dari 0,389 pada Maret 2018 menjadi 0,382 pada Maret 2019,” ujar Sri Mulyani.
Sedangkan realisasi pendapatan negara 2019 mencapai Rp 1.957,2 triliun, jumlah ini 90,4% dari target APBN tahun 2019. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018, realisasi pendapatan negara tahun 2019 tumbuh 0,7%.
Adapun untuk realisasi belanja negara mencapai Rp 2.310,2 triliun atau mencapai 93,9% dari target APBN tahun 2019. Angka ini artinya, belanja negara 2019 tumbuh 4,4% dari realisasinya di tahun 2018.
Sri Mulyani mengatakan berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran tahun 2019 mencapai sebesar Rp 353 triliun (2,2% dari PDB), yang sedikit lebih lebar dari rencana awal di APBN tahun 2019, namun tetap dalam batas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Sementara itu untuk menutup pelebaran defisit anggaran tahun 2019, pembiayaan anggaran dilakukan peningkatan dalam batas yang terkendali serta melakukan pengendalian pengeluaran pembiayaan di tahun 2019.
Guna mendukung tujuan tersebut pada tahun 2019 realisasi pembiayaan investasi pemerintah sebesar Rp 49,4 triliun atau 65,1% dari target APBN tahun 2019. “Melalui pengelolaan realisasi APBN tahun 2019 tersebut, Pemerintah dapat menjaga pelaksanaan APBN tahun 2019 tetap sehat dan kredibel untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional,” tegas Sri Mulyani.
Sebelumnya, World Bank dalam laporan kuartalan edisi Desember 2019, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada pada angka 5,1% pada 2020.
Lead Economist for Indonesia dari World Bank Frederico Gil Sander menyebutkan, kondisi perekonomian global yang tak menentu akibat ketegangan perdagangan internasional berimbas pada melambatnya penggerak pertumbuhan domestik Indonesia.
Ketegangan perdagangan internasional diperkirakan akan menurun secara bertahap pada 2020.
Hal ini juga akan ditopang dengan menurunnya ketidakpastian politik dalam negeri yang membuat pertumbuhan PDB riil akan mulai meningkat secara bertahap pada 2020.
“Risiko penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi pada tahun 2020. Hal ini terutama dipengaruhi hubungan dagang antara AS dan China serta harga komoditas,” katanya saat ditemui di Jakarta pada Rabu (11/12/2019).
Sementara itu, konsumsi swasta pada 2020 akan mengalami sedikit menurun dikarenakan inflasi yang diproyeksikan lebih tinggi. Inflasi diperkirakan meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah menghapus subsidi listrik 900 VA rumah tangga mampu.
Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga diperkirakan relatif konservatif karena penerimaan yang diperkirakan rendah. Hal tersebut terjadi karena harga komoditas yang melemah dan nilai impor yang masih rendah, kendati reformasi pajak tengah berlangsung.
Sementara nilai ekspor dan impor masih diperkirakan melemah pada tahun depan. Bank Dunia juga memperkirakan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada 2020 juga akan turun dari proyeksi tahun ini sebesar 2,7% terhadap PDB menjadi 2,6% terhadap PDB. (rah/berbagai sumber)
