JAKARTA, hajinews.id – Protes pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran perbatasan di perairan Natuna tak dihiraukan oleh kapal ikan asing (KIA) dari China. Sebab, pascakunjungan Presiden Joko Widodo dan gelar pasukan TNI di Pulau Natuna, keberadaan kapal-kapal asing di perairan tersebut masih ada bahkan jumlahnya bertambah.
Hal tersebut terbukti dari pantauan udara TNI yang menggunakan pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301 ditemukan sekitar 30 kapal asing China yang masih menduduki Laut Natuna bagian utara.
“Jumlahnya sekitar 30 KIA,” kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (11/1/2020).
Yudho, yang mengetahui ada temuan itu langsung menginstruksikan tiga kapal perang, yaitu KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359 dan KRI Jhon Lie 358 untuk melakukan upaya pengusiran.
Yudho mengaku akan menggunakan langkah persuasif terlebih dulu untuk mengusir kapal-kapal China tersebut. Saat ini, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan dengan kapal Coast Guard China agar KIA segera keluar dari wilayah Indonesia.
Namun, jika upaya persuasif itu kembali tidak dihiraukan, ia menegaskan akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau kapal-kapal asing tersebut tetap tidak keluar dari wilayah Indonesia, maka dilaksanakan penegakan hukum, kapal-kapal tersebut ditangkap dan diproses secara hukum,” tegas Yudho.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut tidak ada kapal asing memasuki perairan Natuna saat mengunjungi Kepulauan Natuna, Rabu (8/1/2020). Kedatangan Jokowi tersebut terkait maraknya pemberitaan belakangan ini ihwal kapal China mencuri kekayaan laut Natuna dan melanggar batas wilayah perairan Indonesia. “Tadi saya bertanya ke Panglima TNI, apakah ada kapal negara asing memasuki laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada,” kata Jokowi melalui posting-an di Instagram @jokowi.
Bahkan tiga hari sebelum Jokowi mengunjungi Natuna, tiga kapal China, yaitu 2 kapal Coast Guard dan 1 kapal pengawas ikan milik pemerintah China masih bertahan di sebelah timur Laut Natuna. (rah/berbagai sumber)
