JAKARTA, hajinews.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memerintahkan Bank DKI untuk memberikan kemudahan kredit kepada para pengusaha yang terkena dampak banjir pada awal Januari lalu.
“Kami sudah perintahkan Bank DKI untuk mempermudah akses bagi yang mengajukan kredit dunia usaha,” kata Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Saefullah menjelaskan pemberian kemudahan tersebut tetap berdasarkan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. “Ini tetap dengan regulasi OJK,” tegas Saefullah.
Pemberian kemudahan itu disambut positif oleh Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang. “Cukup bagus, bisa memudahkan,” kata Sarman di Balai Kota DKI Jakarta.
HIPPI sebelumnya mencatat setidaknya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha saat banjir lalu mencapai Rp 1 triliun. Menurut Sarman hal tersebut dilihat dari perputaran uang yang tidak terjadi saat banjir melanda wilayah ibu kota.
Sarman menyebutkan salah satu sektor yang mengalami kerugian tinggi di pelaku usaha restoran dan pusat pembelanjaan. Selain itu, menurut dia, tingginya angka kerugian akibat banjir tersebut karena bertepatan dengan tahun baru dan libur sekolah.
Sebelumnya Sarman menegaskan pengusaha membutuhkan solusi bukan polemik untuk mengatasi dampak banjir ekstrem seperti awal tahun 2020. “Kami menyayangkan adanya pro kontra saling menyalahkan dan membanding-bandingkan oleh segelintir orang apalagi dikait-kaitkan dengan kepentingan politik,” kata Sarman.
Sarman menekankan, pelaku usaha dan masyarakat Jakarta sudah cerdas dan tidak akan terprovokasi dengan berbagai pendapat yang bernada miring, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi bukan perdebatan yang tidak cerdas. Ini adalah siklus alam, siapapun tidak bisa menduga secara pasti.
“Kami mendukung penuh langkah taktis dan strategis yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyanggga Bodetabek agar dapat merumuskan bersama strategi yang akan dilakukan sehingga kita mampu mengurangi dan menghadapi ancaman banjir ke depan agar tidak mengganggu aktivitas bisnis dan masyarakat,” urai Sarman.
Sarman menegaskan, HIPPI tidak akan melakukan gugatan apapun kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, jika ada kelompok dunia usaha yang melakukan itu sah-sah saja namun sangat disayangkan karena ini adalah siklus alam yang susah untuk diprediksi. (rah/berbagai sumber)
