JAKARTA, hajinews.id – Pemerintah dalam beberapa tahun belakangan gencar melakukan pembangunan infrastruktur di Papua. Namun, hal itu belum bisa mendongkrak ekonomi di wilayah Indonesia paling timur. Ekonomi Papua malah mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Papua sepanjang 2019 bahkan mengalami minus hingga 15,72 persen.
Sebagaimana yang tertulis di laman resmi Setkab, padahal pemerintah sepanjang 2019 mengalokasikan anggaran dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, sebesar Rp 12,6 triliun.
Anggaran sebesar itu dibagi untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, terdiri dari dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp 8,34 triliun dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus sebesar Rp 4,26 triliun.
Bila rinci, dana otsus untuk Papua sebesar Rp 5,85 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 2,51 trilun. Sedangkan dana tambahan infrastruktur untuk Papua sebesar Rp 2,82 triliun dan Papua Barat Rp 1,44 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terjadi minus ekonomi di wilayah Papua karena pembangunan infrastruktur di Papua masih berjalan hingga saat ini. Jadi, masih belum rampung sehingga belum menghasilkan.
Kemudian, lanjut dia, didukung juga oleh faktor-faktor lain yang turut menciptakan penurunan pertumbuhan ekonomi.
Airlangga menyebut harga komoditas yang juga mengalami penurunan turut menjadi penyebab minusnya angka pertumbuhan ekonomi Papua. “Infrastruktur yang sudah terbangun tak serta merta hasilnya bisa dirasakan dalam sekejap mata. Artinya, butuh bertahun-tahun lamanya untuk melihat dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian suatu daerah,” jelas Airlangga, di kantornya, Rabu (5/2/2020).
Minusnya pertumbuhan ekonomi di Papua juga disebabkan produksi tambang di Freeport sedang mengalami penurunan signifikan sepanjang 2019. Pada kuartal IV-2019 lalu, Freeport telah melaporkan penurunan produksi tembaga.
Juga terjadi pengeluaran yang lebih tinggi pada tahun yang sama diakibatkan oleh transisi tambang tembaga raksasa Grasberg di Indonesia ke penambangan bawah tanah.
“Kalau kita lihat semua harga komoditas turun, apakah itu copper (tambang), nikel, kemudian juga batubara, bbm, nah itu ada faktor harga juga,” ujar Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Produksi tembaga di Grasberg turun 14 persen pada kuartal IV-2019, sementara total produksi logam turun 1,7 persen menjadi 827 juta pon. Freeport-McMoran saat itu mengalokasikan 500 juta dolar untuk pengembangan smelter baru di Indonesia.
Nasib ekonomi di Papua memang berbanding terbalik dengan provinsi lainnya. Provinsi lain masih mengalami pertumbuhan ekonomi di 2019, Papua malah minus. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, secara spasial atau wilayah, pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh Pulau Jawa dan Sumatra. Untuk Jawa, DKI Jakarta jadi penyumbang terbesar.
“Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 strukturnya tidak banyak berubah. Sepanjang 2019 provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera itu memberikan kontribusi terbesar pada Indonesia, di Jawa terbesar di Jakarta,” kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Adapun untuk wilayah Indonesia Timur, kondisi ekonominya tercatat negatif. Untuk Maluku dan Papua, BPS mencatat mengalami minus hingga 7,44%. Khusus Papua, penurunan ekonominya di 2019 bahkan sangat besar, mencapai 15,72%.
Pada Desember 2019 lalu, Jokowi kembali menyinggung manfaat infrastruktur dibangun di Papua. Dia tak ingin ada pihak yang meragukan manfaat infrastruktur di Papua. Jokowi menyatakan infrastruktur menjadi fokus untuk lima tahun mendatang.
Jokowi pun mencontohkan butuh waktu empat hari empat malam dari Nduga ke Wamena beberapa tahun lalu. Namun saat ini, kata Presiden, waktu tempuhnya hanya empat hingga lima jam. “Itulah pentingnya infrastruktur. Jangan sampai ada yang bilang infrastruktur tak bisa dimakan, siapa suruh makan infrastruktur?” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan negara ini bukan hanya Jakarta dan Jawa saja. Masyarakat Papua, katanya, juga membutuhkan logistik dan pembangunan seperti warga yang tinggal di Jawa.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu keberhasilan Jokowi yang kerap digaungkan sejak menjelang Pilpres 2019 lalu. Lawan politiknya dari Partai Gerindra, Fadli Zon bahkan sempat mengkritik bahwa masyarakat tak bisa makan infrastruktur yang dibangun Jokowi, di tengah kebutuhan pokok yang semakin mahal.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga pernah menyampaikan pendekatan berupa pembangunan ekonomi seperti infrastruktur di Papua perlu dikaji kembali. Dia menilai infrastruktur yang dibangun cukup masif oleh pemerintah di Papua tak lagi mampu merebut hati warga Papua.
Menurutnya, pendekatan budaya juga perlu diperdalam untuk mencegah konflik terjadi kembali di bumi cenderawasih. Kerusuhan di Kota Wamena beberapa waktu lalu berbuntut puluhan korban tewas dan luka. Berbagai aktivitas ekonomi masyarakat pun lumpuh sepekan terakhir. (rah/ berbagai sumber)
