Oleh: Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan. Sepertinya alarm panik megaskandal Jiwasraya sudah mulai dibunyikan. Sejumlah skenario yang coba dilakukan seolah tidak menuai hasil yang diharapkan. Lihat saja, contohnya menggiring opini Jiwasraya jauh satu dekade ke belakang mentah karena bocornya dokumen rahasia perusahaan asuransi pelat merah yang memperlihatkan kondisi sehat walafiat sebelum 2017.
Selain itu, upaya “mengintervensi” Panja dan “membenamkan” Pansus melalui partai penguasa juga dinilai tidak berhasil. Berbagai opini telah dilayangkan, mulai dari Pansus yang sarat muatan politis sampai Pansus tidak diperlukan. Nyatanya, diabaikan publik. Masyarakat Indonesia tetap meminta Pansus dijalankan karena ada dugaan penyelewangan dana Jiwasraya untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
Selain itu, publik juga menuntut konsistensi partai penguasa yang dulu garang membela hak wong cilik. Jika dulu kasus yang nominal kerugiannya tidak segunung Jiwasraya, PDIP ngotot untuk di-Pansus-kan, ada ‘kebusukan’ apa di Jiwasraya sehingga harus ditutup rapat dengan Panja? Begitulah alur pikir masyarakat biasa melihat tingkah polah PDIP akhir-akhir ini.
Seperti tidak ada pilihan lain, yaitu Pansus harus terlaksana, PDIP sepertinya loncat option melalui dugaan pembunuhan karakter Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI). Ketidakmampuan pemerintah mewujudkan janjinya di periode pertama dibebankan kepada menteri keuangan terbaik dunia ini. Lalu kenapa SMI yang dihajar hingga babak belur?
Alasan pertamanya sangat sederhana, SMI merupakan profesional tulen. Dia tidak terikat dengan partai atau pun kepentingan politik partai tertentu. Jadi, apabila Pansus bergulir dan memaksa meminta keterangan SMI, bisa jadi mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini akan berbicara blak-blakan seperti apa adanya.
Sebagai orang yang tidak terikat secara politis, satu-satunya pertaruhan SMI adalah kredibilitas dirinya. Ibarat pepatah lama, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Lihat saja blak-blakan SMI ketika dicecar dalam rapat bersama DPR terkait BPJS Kesehatan. Di sana SMI “meradang”, karena dia merasa telah mengusahakan dengan segala upaya membantu defisit BPJS tapi tetap disalahkan. Sementara BPJS sendiri sebagai lembaga pengelola tidak pernah dipanggil dan disalahkan. Sungguh perempuan tangguh dan pemberani.
Kemungkinannya sebelum Pansus berjalan, SMI harus dicopot dari posisi menteri. Jadi, ketika SMI memberikan keterangan yang “memberatkan” pemerintah, alasan motif dendam atau sakit hati karena dicopot sebagai menteri bisa dijadikan pembenaran. Mungkin begitulah agaknya skenario yang akan dijalankan.
Alasan kedua yaitu pernyataan SMI di depan forum dunia terkait janji “bulus” Jokowi di kampanye dianggap segelintir elite PDIP sebagai bentuk pembangkangan. Lumrahnya, seorang pembangkang biasanya susah diajak untuk bernegoisasi. Hal ini dinilai bisa menyulitkan barisan “garong” yang membawa kabur uang Jiwasraya.
Sebagai seorang yang mengelola arus masuk dan keluar cuan, tidak mungkin SMI bisa luput dari tragedi nahas di Jiwasraya. Apalagi SMI selaku Menkeu mempunyai peran dalam menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional, seperti yang termaktub dalam UU 40/2014. Artinya, SMI bisa menjadi saksi kunci dalam kasus asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp 13 triliun.
Namun, strategi PDIP “membunuh” karakter SMI seolah menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Dengan disebutnya SMI oleh PDIP sebagai menteri yang gagal artinya juga ikut menyeret Jokowi sebagai pemimpin yang gagal. Logikanya selama lima tahun Jokowi tidak pernah mengeluhkan kinerja SMI. Atau, apa mungkin harapan PDIP di balik pencopotan SMI adalah efek domino dengan berakhirnya Jokowi sebelum waktunya? Itulah sulitnya menjadi bayang-bayang, ketiadaan cahaya membuatnya tiada berarti. (*)
