JAKARTA, hajinews.id – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan perekonomian Indonesia saat ini berada dalam kondisi stabil karena semua sektor keuangan punya kondisi fundamental yang kuat.
Halim menjelaskan dari sisi makro ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kondisi stabil. Efek perang dagang AS-China memang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, namun sepanjang tahun lalu ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%.
“Yang menolong kita tidak lain adalah konsumsi masyarakat dan pemerintah. Mengapa ini terjadi? Masyarakat Indonesia jumlahnya besar. Ini jadi aspek mendukung untuk tumbuh 5%,” kata Halim dalam diskusi panel CNBC Indonesia Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Menurut Halim sampai saat ini tidak ada masalah di lingkungan perbankan sebab tidak ada nasabah yang mengambil dana secara besar-besaran.
Adapun menyangkut permasalahan yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Halim mengklaim dampak yang ditimbulkan tidak besar. Ini lantaran porsi Jiwasraya teramat kecil dibanding sektor keuangan secara keseluruhan.
Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi domestik berpotensi melambat jadi 4,7 persen pada tahun ini. Jika itu terealisasi, maka angkanya turun dibandingkan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 5,3 persen dan realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02 persen.
Sri Mulyani mengungkapkan perlambatan itu terjadi karena penyebaran wabah virus corona beberapa waktu terakhir. Pasalnya, virus yang mulai mewabah di China itu juga akan berdampak negatif pada Negeri Tirai Bambu tersebut.
“Apabila pertumbuhan ekonomi China turun 1 persen maka dampaknya ke dalam perekonomian Indonesia sekitar 0,3 persen. Ini sedang kami kurangi dampaknya yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga ke 4,7 persen,” jelas Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/2/2020).
Untuk meminimalisir dampak virus corona terhadap ekonomi domestik, Sri Mulyani menyatakan pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp10 triliun. Insentif itu diberikan untuk sektor pariwisata, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah (pemda).
“Cukup atau tidak Rp 10 triliun itu kami lihatnya ini kan bukan satu-satunya instrumen fiskal. Kami juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari sisi sektor keuangannya,” jelasnya. (rah/ berbagai sumber)
