DPR: Pemerintah Harus Cepat Ambil Langkah Kasus WNI Positif Corona

Saleh Partaonan Daulay. (Ist)
banner 400x400

JAKARTA, hajinews.id – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan temuan dua WNI yang positif terkena virus Corona.

Pasalnya, kata dia, temuan ini dikhawatirkan akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi agar masyarakat tetap tenang dan tetap bisa menjaga lingkungannya agar tidak terjangkit.

Bacaan Lainnya
banner 400x400

“Kemarin-kemarin, pemerintah menyatakan belum menemukan. Sekarang, sudah terbukti ternyata ada yang terinfeksi. Pekerjaan pemerintah tentu akan menjadi lebih banyak. Termasuk bagaimana menenangkan masyarakat sekaligus melakukan sosialisasi massif agar mereka terhindar dari virus berbahaya itu,” ujar Saleh dalam keterangannya kepada hajinews.id, Senin (3/2/2020).

Selain itu, kata dia, pemerintah juga diminta untuk bersungguh-sungguh melakukan perawatan kepada dua orang yang terjangkit. “Pemerintah harus membuktikan kalau Indonesia mampu merawat dan menyembuhkan mereka. Itu sejalan dengan pernyataan pemerintah selama ini,” tegas Saleh.

“Pemerintah kita kan selalu menyebut sudah siap untuk menghadapi virus ini. Bahkan, katanya, alat-alat yang dimiliki sudah berstandar WHO. Sekarang saatnya membuktikan kalau alat dan para ahli kita mampu bekerja secara optimal,” lanjut Saleh.

Di lain pihak, kata politisi PAN itu, pemerintah Indonesia perlu semakin menjaga pintu-pintu masuk Indonesia. Sebab, penyebaran virus ini ternyata dibawa oleh orang asing yang datang ke Indonesia. Karena itu, harus ada upaya ketat untuk menjaga agar tidak ada orang terinfeksi yang masuk ke Indonesia.

“Negara lain juga melakukan penjagaan ketat. Bahkan Arab Saudi pun sudah melarang penduduk negara-negara tertentu untuk umroh. Semestinya, Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama,” jelas Saleh.

“Saya mendapat komplain dari medsos. Katanya, pemeriksaan di bandara tidak maksimal. Alat yang digunakan sangat manual sekali. Tentu ini harus diseriusi pemerintah. Tidak boleh dianggap remeh. Komplain seperti itu adalah bagian dari kekhawatiran masyarakat,” tambah Saleh. (rah)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *