JAKARTA, hajinews.id – Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin menetapkan lockdown di seluruh negara bagian yang berlaku sejak 18 Maret hingga 31 Maret 2020 guna mencegah pandemi virus Corona (Covid-19). Langkah tegas itu diambul menyusul adanya 125 kasus positif terkini sehingga total ada 553 kasus.
Muhyiddin seperti dilansir dari Bernama, menyatakan perintah ini didasarkan pada Undang-undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1988 dan Undang-undang Polisi 1967. Lockdown pertama dalam sejarah Malaysia ini diumumkan perdana menteri dalam siaran langsung di televisi, Senin malam (16/3/2020).
Lockdown atau karantina yang disebut dalam bahasa setempat sebagai Perintah Kawalan Pergerakan, tersebut meliputi :
Pertama, larangan menyeluruh pergerakan dan kegiatan massal di seluruh negeri, termasuk aktivitas keagamaan, olah raga, sosial dan budaya.
“Untuk menegakkan larangan ini, semua rumah ibadah dan tempat perniagaan hendaklah ditutup, kecuali toko serba ada (pasaraya), toko kelontong, pasar umum, kedai dan toko serba ada yang menjual barang keperluan harian,” katanya.
Khusus untuk umat Islam, ujar dia, penangguhan semua aktivitas keagamaan di masjid dan surau, termasuk shalat Jumat, ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Panitia Muzakarah Khusus yang telah bersidang pada 15 Maret 2020.
Kedua, pembatasan menyeluruh semua perjalanan warga Malaysia ke luar negeri. “Bagi yang baru pulang dari luar negeri, mereka diminta menjalani pemeriksaan kesehatan dan melakukan karantina secara sukarela (atau self quarantine) selama 14 hari,” katanya.
Ketiga, pembatasan masuk semua wisatawan dan warga asing. Keempat, penutupan semua PAUD, sekolah pemerintah dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah internasional, pusat tahfiz, lembaga pendidikan tingkat rendah, menengah dan prauniversitas.
Kelima, penutupan semua institusi pendidikan tinggi (IPT) pemerintah dan swasta serta institut latihan ketrampilan di seluruh negara bagian. Keenam, penutupan semua lembaga pemerintah dan swasta kecuali yang terlibat dengan pelayanan penting negara, yaitu air, listrik, energi, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan bakar, pelumas, penyiaran, keuangan, perbankan, kesehatan, farmasi, PMK, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, eceran dan persediaan makanan.
“Saya sadar bahwa saudara-saudari mungkin merasakan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah ini menimbulkan kesulitan dan kesukaran untuk saudara-saudari menjalani kehidupan harian,” katanya.
Namun, ujar dia, tindakan tersebut perlu dijalankan oleh pemerintah untuk membendung penularan wabah COVID-19 dan dari kemungkinan merenggut nyawa masyarakat Malaysia. (rah/berbagai sumber)
