JAKARTA, hajinews.id – Ada perbedaan data kasus corona alias COVID-19 yang dilansir oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat atau Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Berdasar situs corona.jakarta.go.id, jumlah pasien yang meninggal karena virus corona di Jakarta bertambah menjadi 156 orang pada Jumat (10/4/2020) pukul 18.00 WIB. Lalu jumlah pasien positif corona mencapai 1.810 orang.
Sedangkan pasien yang telah dinyatakan sembuh dari corona di Jakarta mencapai 82 orang. Sementara pasien yang masih dirawat di rumah sakit 1.139 orang dan 433 pasien menjalani isolasi mandiri.
Hingga Jumat ini atau hari pertama kebijakan PSBB Jakarta, pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 2.353 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.097 pasien di antaranya masih menjalani perawatan, sedangkan sisanya telah pulang karena dinyatakan sehat. Untuk orang dalam pemantauan (ODP) hingga Jumat ini tercatat 2.872 orang. Jumlah yang masih dipantau mencapai 558 orang dan sisanya sudah dinyatakan sehat.
Sementara, jumlah pasien positif corona di Jakarta yang dikeluarkan pemerintah pusat berbeda dengan situs resmi milik Pemprov DKI pukul 12.00. Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas COVID-19, ada 1.753 pasien positif corona di Jakarta atau lebih rendah.
Tim Gugus Pusat mencatat sebanyak 154 pasien corona meninggal atau selisih dua angka dari data Pemprov DKI. Sementara ada 82 pasien dinyatakan sembuh.
Adapun secara nasional pasien positif corona mencapai 3.512 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.924 pasien masih dirawat, 282 pasien telah dinyatakan sembuh, dan 306 pasien meninggal.
Sementara itu Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Gazali meminta pemerintah lebih jelas, tegas, dan terbuka dalam mengeluarkan kebijakan dan pernyataan terkait penanganan COVID-19.
“Data yang dikeluarkan harus sesuai dengan data dan fakta yang terjadi di daerah,” kata Gazali melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (10/4/2020).
Senator dari Provinsi Riau itu meminta pemerintah menciptakan manajemen informasi yang terpadu dan terbuka bagi masyarakat dan daerah.
Gazali menilai pemerintah belum memiliki panduan yang jelas dalam penerapan kebijakan penanganan COVID-19 sehingga menimbulkan kebingungan dan perbedaan pandangan di masyarakat. “Data perkembangan terkini kasus positif COVID-19 dari Kementerian Kesehatan harus komprehensif dan sinkron dengan data yang dimiliki pemerintah daerah,” tegasnya. (rah/berbagai sumber)
