JAKARTA, hajinews.id-Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma’arif menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal menangani pandemi virus corona (Covid-19) karena tak konsisten menerapkan kebijakan yang ditetapkan dalam menekan penyebaran virus tersebut.
Awalnya, pemerintah membatasi semua kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan beribadah. Namun beberapa waktu belakangan, pemerintah berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena pertimbangan ekonomi.
“Ini membuktikan ketidaksiapan dan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menangani pandemi wabah Covid-19. Komunikasi antarlembaga dan institusi amburadul sehingga muncul aturan yang berubah dan berbeda dari beberapa pejabat,” kata Slamet lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/5).
Slamet meminta Jokowi dan jajarannya serius menangani pandemi virus corona. Menurutnya, jangan salahkan rakyat jika tak lagi patuh karena pemerintah tak punya ketegasan dalam menangani virus corona.
Mantan juru bicara FPI itu mendesak Jokowi tak melonggarkan penerapan PSBB dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.
“Tutup penerbangan internasional dan hentikan TKA China yang ilegal. Jangan rakyat dilarang mudik dan ibadah di tempat ibadah tapi pemerintah sendiri longgar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Slamet mengatakan Jokowi harus segera menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat. Menurutnya, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi belum mendapat uluran tangan dari pemerintah sama sekali.
“Indikasi korupsi dalam dana penanggulangan pandemi ini juga banyak dirasa pengamat publik. Sementara di bawah, rakyat dan umat menunggu kepastian bukan janji yang PHP,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah tegas tentang kondisi terkini penanganan pandemi virus corona agar tidak membuat masyarakat bingung. Anwar pun mempertanyakan soal penyebaran virus corona di Indonesia.
Ia lantas menyinggung keputusan pemerintah yang akan melonggarkan PSBB, pembukaan bandara, hingga izin operasi semua moda angkutan umum di tengah larangan mudik.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan wacana pelonggaran PSBB atas dasar pertimbangan ekonomi masyarakat. Kelonggaran ini juga agar masyarakat tak terkekang dan tertekan karena penerapan PSBB.
Sementara, Jokowi mengatakan masyarakat Indonesia harus hidup berdamai dengan virus corona untuk beberapa waktu ke depan sampai vaksin ditemukan. Ia menyebut belum ada acuan virus corona benar-benar berhenti menyebar sebelum dibuat vaksin.
Sampai kemarin, Kamis (7/5), jumlah kasus positif virus corona di Indonesia secara kumulatif mencapai 12.776 orang. Dari jumlah itu, 2.381 orang dinyatakan sembuh dan 930 orang lainnya meninggal dunia. (wh/cnnindonesia)
