JAKARTA, hajinews.id- Kementerian Agama RI berharap pemerintah Arab Saudi dapat mengumumkan jadi tidaknya haji diselenggarakan pada 20 Mei atau setidaknya akhir Ramadhan. Namun wabah Covid-19 di Indonesia maupun Arab Saudi belum ada gejala landai, sehingga skenarionya haji dibatalkan atau dilaksanakan dengan kuota dibatasi dan melakukan protokol kesehatan WHO.
“Dua skenario itu adalah pembatasan kuota dan skenario peniadaan ibadah haji,”kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.
Jika nantinya diambil skenario pemberangkatan dengan pembatasan kuota, ada banyak yang harus dipikirkan agar jamaah haji dari Indonesia tidak tertular Covid-19 selama di Saudi.
Pemerintah diminta mempertimbangkan penetapan kuota haji apakah berdasar umur atau risiko kesehatan, protokol kesehatan selama di Tanah Air dan di Arab Saudi untuk penanganan Covid-19. Pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Saudi jika ada jamaah haji tertular Covid-19.
“Kita juga harus menghitung ulang pembiayaan penyelenggaraan haji dengan memperhatikan protokol Covid-19. Misalnya, kapasitas penumpang pesawat apakah dibatasi yang berimplikasi terhadap biaya tiket, kapasitas pemondokan, akomodasi, dan lain-lain,” kata dia.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah, Ade Marfuddin, menyebut, jika nantinya Kerajaan Saudi memilih meneruskan proses penyelenggaraan haji, Indonesia mempunyai dua pilihan, yakni memutuskan tidak memberangkatkan jamaahnya atau mengurangi kuota jamaah.
Jika Pemerintah RI membatalkan keberangkatan, Ade meminta pemerintah segera bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama ini diperlukan untuk menjelaskan kepada jamaah yang kecewa karena ditunda keberangkatannya secara lebih dekat dan religius.
Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, menyebut, jika nantinya ibadah haji 2020 tetap terlaksana, diperlukan perhatian ekstra khususnya untuk kesehatan jamaah.
“Risiko penularan tak hanya saat jamaah di Tanah Suci tetapi ketika kembali ke Tanah Air. Ini pasti akan menambah risiko penularan ke seluruh dunia,” ucap Pandu, kemarin.
Jika Arab Saudi melanjutkan proses penyelenggaraan Haji 2020, Pandu menyebut, mereka harus siap untuk melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) kepada semua jamaah. Tes PCR ini dilakukan di negara asal sebelum berangkat dan setelah sampai di Saudi.
“Pemberlakuan yang sama juga dilakukan untuk proses kepulangan jamaah. Pertanyaannya, apakah mungkin ini dilakukan? Dengan jutaan orang datang dari berbagai negara, mau dilakukan tes sekaligus?” ujar dia.
Jika dilihat dari kondisi, keamanan, dan kesulitan yang dihadapi untuk menjaga kesehatan seluruh jamaah, Pemerintah Saudi biasanya memilih untuk menunda pelaksanaan haji. Hal ini juga pernah dilakukan beberapa kali sebelumnya, termasuk saat merebak wabah kolera pada tahun 1831.
Pemerintah RI, Pandu menyebut, bisa memberangkatkan jamaahnya tetapi dengan kuota di bawah sebenarnya. Untuk opsi ini, ia mewanti-wanti biaya yang harus dibayarkan menjadi lebih mahal. (dbs/republika/fur).
