JAKARTA, hajinews.id – Masalah penyaluran anggaran penanganan wabah Corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang minim menjadi sorotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya persoalan tersebut.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah alokasi untuk anggaran kesehatan yang penyerapannya baru 1,54 persen dari total Rp87,55 triliun. Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan monitoring dan perbaikan. “Kita dalam keadaan darurat, pasti ada policy yang tidak sempurna,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (19/6/2020).
Namun, dia mengingatkan agar kondisi tidak boleh jadi penghalang untuk Kementerian Keuangan terus mendorong program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) selama itu terkait dengan kehidupan masyarakat.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, kendala di insentif tenaga kesehatan terkait dengan administrasi dan verifikasi yang rigid.
Adapun untuk biaya klaim perawatan pasien, Kementerian Keuangan mencatat adanya tingginya tingkat verifikasi yang belum diproses di rumah sakit.
Sementara itu, alokasi perlindungan sosial penyerapannya baru mencapai 28,83 persen dan insentif usaha masih 6,8 persen hingga saat ini.
Menurut Kemenkeu, penyerapan masih rendah khususnya kartu prakerja dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang harus diakselerasi.
Bantuan sosial dalam skema PEN tercatat mencapai Rp203,90 triliun. Di sisi insentif usaha, wajib pajak (WP) yang pantas memanfaatkan insentif tidak mengajukan permohonan.
Persoalan lainnya terkait dengan sosialisasi yang kurang luas. Dalam PEN, dukungan bagi UMKM, penyalurannya masih 0,06 persen.
Dari data Kementerian Keuangan, penundaan angsuran bagi 1,25 juta debitur KUR dengan total outstanding Rp50,61 triliun telah dilakukan.
PT PNM telah menunda angsuran 14.125 nasabah ULaMM dan 3.579.952 nasabah Mekaar dengan total outstanding Rp8,2 triliun.
PT Pegadaian mencatat penundaan pembayaran angsuran kepada seluruh debitur dengan plafon sampai dengan Rp1 juta (817.481 debitur) dengan total outstanding Rp570,6 miliar.
Restrukturisasi kredit kepada debitur dengan plafon Rp1 juta kepada 55.017 dengan total outstanding pinjaman Rp2,8 triliun telah dijalankan.
Sedangkan, pembiayaan korporasi masih nol persen karena masih menunggu penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
Untuk alokasi sektoral dan pemerintah daerah, penyerapannya masih 3,65 persen. Dukungan pemerintah daerah secara umum masih menunggu proses penyelesaian regulasi.
Kendati demikian, Kementerian Keuangan mencatat program padat karya yang dilakukan kementerian dan lembaga mulai bergulir. (rah/bisnis)
