JAKARTA, hajinews.id – Metode skrining awal melalui menjadi salah satu syarat wajib bagi mereka yang hendak pergi ke luar daerah. Namun biaya tes yang mencapai ratusan ribu rupiah menjadi persoalan banyak dikeluhkan, termasuk oleh kalangan santri.
Sementara, di sisi lain, pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. Hal inilah yang membuat Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis terheran dan mempertanyakan beban biaya rapid test bagi para santri itu.
“Belajar dari berbagai negara yang sukses menangangi Covid-19, rapid test dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis,” ujar KH Cholil kepada SINDOnews, Minggu (21/6/2020).
Karena itu dirinya menyarankan pemerintah agar memudahkan mereka yang ingin melakukan rapid test sehingga bisa diketahui penularannya. Dengan begitu akan diketahui mana yang perlu diisolasi, mana yang tidak.
“Kalau orang mau tes saja disuruh bayar, sementara anggaran kita banyak, apakah ini tidak lebih urgen dibandingkan lainnya? Kalau orang tidak tes, dikejar-kejar (untuk) disuruh tes. Sementara orang mau tes (malah) disuruh bayar. Ini kan paradoks sebenarnya,” celetuknya.
Hal itu dikemukan lantaran berbagai keluhan yang didengarnya dari para santri. Bahkan, hal itu juga dialami anaknya saat hendak berangkat ke Malang, Jawa Timur pekan lalu yang harus mengeluarkan Rp 400 ribu untuk rapid test.
Karena itu dirinya mempertanyakan perihal kenaikan anggaran penanganan Covid-19. Dengan harapan, ada kelonggaran dari pemerintah untuk menggratiskan biaya rapid test bagi para santri. Terlebih lagi, Kementerian Keuangan juga sudah menyetujui usulan dari Kementerian Agama senilai Rp2,3 triliun untuk bantunan operasional pesantren (BOP) dan mendukung pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi virus corona.
“Orang ke pesantren disuruh rapid test. Bagus kalau ada kesadaran, kalau enggak? Dia langsung masuk kan lebih berbahaya. Semestinya digratiskan bagi seluruh santri dari semua zona,” pintanya. (wh/sindonews)
