JAKARTA, hajinews.id – Ketua PP Muhammadiyah, KH Anwar Abbas mengatakan peningkatan jumlah kasus Covid-19 dan belum bisa pulihnya ekonomi global membuat perekonomian Indonesia rawan resesi.
“Kondisi ini berpotensi menimpa Indonesia di mana ekonomi belum pulih pascapandemi Covid-19 menerjang Indonesia. Penilaian ini juga didasari pada beberapa negara yang mengalami resesi,” kata Anwar Abbas, Senin (3/8/2020).
Oleh karena itu, tegas Anwar Abbas, dengan adanya beberapa negara mitra Indonesia yang mengalami resesi, maka masalah kapan Indonesia akan mengalami hal serupa tinggal menunggu waktu.
“Tentu tinggal menghitung bulan, kalau tidak bisa dikatakan menghitung hari. Hal penting yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Dia menekankan, upaya tersebut penting dilakukan agar resesi tidak terlalu keras memukul ekonomi rakyat banyak. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan karena selama ini ekonomi Indonesia tidak terlalu tergantung kepada ekspor, melainkan masih banyak digerakkan oleh tingkat konsumsi masyarakat.
“Untuk itu yang perlu kita perhatikan dan jaga ke depan adalah bagaimana caranya supaya tingkat konsumsi masyarakat masih tetap bisa tinggi terutama untuk barang-barang primer dan sekunder,” terang Anwar Abbas.
Menurut Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, perhatian pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli rakyat harus menjadi sesuatu yang penting, karena dengan itulah roda kehidupan ekonomi berupa supply and demand tetap bisa hidup dan menggeliat.
Selanjutnya Anwar Abbas menyampaikan enam rekomendasi utama, yaitu pertama, kebijakan pemerintah yang menyangkut bantuan langsung tunai untuk beberapa bulan atau satu tahun ke depan masih perlu diteruskan dan dipertahankan agar ekonomi rakyat di lapis bawah tetap terus bisa hidup dan tumbuh serta berkembang karena tanpa itu maka tentu akan sulit.
Kedua, pemerintah harus bisa mengalokasikan dana dan anggarannya untuk benar-benar bisa difungsikan dalam menggerakkan ekonomi rakyat dengan membeli barang-barang dan jasa dari UMKM serta mengurangi, kalau tidak bisa menghentikan sama sekali permintaan terhadap barang-barang impor.
Ketiga, masyarakat harus bisa menjadikan momentum krisis ekonomi sekarang untuk bisa bangkit dan mendorong masyarakat agar benar-benar mencintai produk bangsanya sendiri dan itu harus dicontohkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya.
Keempat, memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan usahanya lewat pemberian kemudahan dalam bidang permodalan, sumberdaya dan pemasaran.
Kelima, mengusahakan agar kegiatan produksi masyarakat harus bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, manajemen dan efektifitas serta efisiensi kerja masyarakat harus bisa terbangun dengan baik agar cost atau biaya yang mereka keluarkan bisa ditekan serendah-rendahnya agar mereka bisa mendapatkan profit yang pantas sehingga hal ini diharapkan akan bisa meningkatkan daya belinya.
Keenam, mengingat penduduk Indonesia masih banyak yang tinggal di desa, maka pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang tidak hanya berpihak kepada masyarakat kota, tapi juga kepada masyarakat desa. Dalam hal ini perlu dilakukan reformasi sosio-ekonomi di pedesaan yang akan dapat membantu menaikkan pendapatan riil mereka.
Sementara itu Komite Penanganan COVID-19 menyatakan akan memprioritaskan penciptaan rasa aman dan sehat di masyarakat guna mencegah terjadinya resesi pada kuartal III 2020.
“Bahwa yang kita lihat sekarang adalah kepercayaan itu belum muncul. Dari analisa dan data kami, tabungan di perbankan itu naik dan kredit turun,” kata ekonom senior yang menjadi Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede dalam Gerakan Pakai Masker webinar bertema “Ekonomi Indonesia diambang Resesi, Apa Solusinya?” di Jakarta, Senin (3/8/2020). (rah/berbagai sumber)
1 Komentar