JAKARTA, hajinews.id – Salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Said Didu menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu dianggap salah oleh pemerintah pusat. Terkini, kebijakan yang ditempuh Anies menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di ibu kota disalahkan oleh kalangan Istana.
Lantas Said Didu pun menyarankan agar orang nomor satu di DKI Jakarta itu sekalian saja mengusulkan hal yang salah agar malah dianggap benar oleh pemerintah pusat. “Karena Pak @aniesbaswedan selalu dianggap salah oleh Pusat, saran saya mungkin lebih baik pak Anies usulkan hal yg salah agar pusat ambil kebijakan sebaliknya (kebijakan benar). #usulngasal,” kata Said Didu dalam cuitan di akun twitternya, Sabtu (12/9/2020).
Pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu sontak direspons warganet secara beragam. “Jangan pak nanti para buzzerRp ga makan…,” balas Andrie dengan akun Twitternya @Andrie38225325.
Adapun akun @SabdoWiro malah menilai pemikiran Said Didu cerdas. Bahkan, ia menyinggung keputusan yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno saat itu, mencopot Said Didu sudah benar.
“Baru sekarang pemikiran cerdas Anda keluar Du … Ini bukti Bu Rini Sumarno sangat benar ambil keputusan …,” balasnya.
Sementara itu elite Partai Demokrat, Andi Arief, menilai langkah Gubernur DKI Anies Baswedan dalam menerapkan PSBB secara ketat perlu mendapatkan dukungan.
Menurut Andi Arief kebijakan PSBB total itu ditempuh Anies lantaran melihat peningkatan kasus positif Covid-19 di ibu kota, demikian juga dengan kematian akibat terpapar covid-19.
“Apa yang anda lakukan sebagai pemimpin jika 10 hari terakhir ini kasus aktif naik 48%, dan 17?ri seluruh kematian sejak Maret, terjadinya di 10 hari terakhir. Bagi yang waras dukung langkah @aniesbaswedan,” kata Andi Arief dikutip fajar.co.id melalui akun Twitternya, @AndiArief__, Sabtu (12/09/2020).
Sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan kembali menerapkan PSBB total pada 14 September 2020, menyusul tingginya kasus positif Covid-19 yang terus meningkat. Anies menyatakan dengan tegas untuk menarik “rem darurat” untuk menghentikan PSBB Transisi pada Rabu (9/9/2020) dan mengembalikannya kepada kebijakan PSBB Jakarta yang diperketat. (rah/berbagai sumber)
