Sesumbar, China Tegaskan Siap Perang dengan ASEAN dan AS

JAKARTA, hajinews.id – Partai Komunis China (PKC) sesumbar menyatakan siap berperang melawan negara-negara di kawasan ASEAN dan juga negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan China.

PKC melalui medianya, The Global Times,  juga mengumbar pernyataan bakal memenangkan perang bahkan jika melawan Amerika Serikat (AS) sekalipun. Sesumbar PKC itu diterbitkan pada 11 September lalu atau menjelang latihan perang besar-besaran Amerika di Guam, pulau kecil di Pasifik yang jadi basis pesawat-pesawat pembom nuklir Amerika.

Latihan perang Amerika itu sudah dimulai 14 September dan akan berlangsung hingga 25 September mendatang. Kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan dan kapal serbu USS America bergabung dengan kapal perang amfibi USS New Orleans dan USS Germantown dalam latihan perang yang berpusat di fasilitas Angkatan Laut dan Angkatan Udara utama Guam.

Manuver militer besar-besaran yang diberi nama “Valiant Shield” itu juga melibatkan 100 pesawat dan sekitar 11.000 tentara. Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan mengatakan latihan perang Valiant Shield mencakup operasi darat, laut dan udara yang terkoordinasi di sekitar pulau Pasifik tengah dan meluas melalui rantai Pulau Marianas.

The Global Times, dalam editorialnya, mendesak rakyat China untuk bersiap menghadapi potensi perang. “Kami memiliki sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh AS untuk menghadapi China,” bunyi editorial tentang gerakan ekspansionis Beijing ke Himalaya, Laut China Selatan dan Laut China Timur. “Oleh karena itu, masyarakat China harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan inti, dan bersiap untuk menanggung akibatnya.”

Editorial The Global Times sesumbar bahwa Beijing akan menang jika perang benar-benar terjadi. “Kami yakin bisa menang di medan perang jika terjadi konflik dengan pasukan tetangga yang memiliki sengketa teritorial dengan China,” bunyi editorial tersebut sebagai peringatan terhadap India, Jepang, Filipina, Malaysia, Vietnam dan negara lainnya.

Indonesia tidak terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan. Namun, Indonesia secara tidak langsung masih berseteru dengan China di sekitar perairan Natuna.

Respons laporan Indonesia

China menyatakan bahwa salah satu kapalnya berpatroli secara normal di perairan di bawah yurisdiksinya, sebagai tanggapan atas laporan Indonesia bahwa kapal penjaga pantai China telah memasuki zona ekonomi eksklusifnya (ZEE).

“Hak dan kepentingan China di perairan yang relevan di Laut China Selatan sudah jelas,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam konferensi pers, Selasa (15/9/2020).

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Aan Kurnia, kapal patroli China memasuki ZEE di 200 mil lepas pantai Kepulauan Natuna utara pada Sabtu (12/9/2020) dan menyingkir pada Senin (14/9/2020) setelah dilakukan komunikasi radio.

Di bawah hukum internasional, kapal asing diizinkan melalui ZEE suatu negara, tetapi Aan menyebut kapal tersebut terlalu lama berada di ZEE Indonesia. “Karena yang ini mengapung, lalu berputar-putar, kami menjadi curiga, kami mendekatinya dan mengetahui bahwa itu adalah kapal penjaga pantai China,” kata dia kepada Reuters, kemudian menambahkan angkatan laut dan penjaga pantai akan meningkatkan operasi di perairan itu.

Indonesia mengganti nama bagian utara ZEE-nya pada 2017 menjadi Laut Natuna Utara, mendorong kembali ambisi teritorial maritim China.

Meskipun China tidak mengklaim pulau-pulau, kehadiran penjaga pantainya yang hampir 2.000 kilometer di lepas daratannya telah mengkhawatirkan Indonesia, setelah banyak pertemuan antara kapal-kapal China di ZEE Malaysia, Filipina, dan Vietnam, yang mengganggu penangkapan ikan dan kegiatan energi.

Kebuntuan selama seminggu terjadi 10 bulan lalu ketika sebuah kapal penjaga pantai China dan kapal penangkap ikan yang menyertainya memasuki Laut Natuna Utara, mendorong Indonesia untuk mengirim jet tempur dan memobilisasi nelayannya sendiri.

Penjaga pantai China sering beroperasi di samping kapal penangkap ikan yang digambarkan oleh para ahli sebagai milisi yang didukung negara.

“Sembilan garis putus-putus” di peta China menunjukkan klaim maritimnya yang luas termasuk perairan di lepas Kepulauan Natuna. Panel arbitrase internasional pada 2016 membatalkan garis tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah menegaskan kembali bahwa Jakarta tidak mengakui garis tersebut. (rah/berbagai sumber)