Jakarta, Hajinews.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bicara mengenai pemerintahan modern dan keterbukaan informasi. Hal itu dikatakan saat melantik lima angota Komisi Informasi Provinsi DKI jakarta periode 2002-2024, di Balai Kota Jakarta, baru-baru ini.
Kelima anggota yang dilantik adalah Harry Ara Hutabarat, Aang Muhdi Gozali, Nelvia Gustina, Arya Sandhiyudha, dan Harminus.
“Kita benar-benar berharap bahwa pemerintahan modern adalah pemerintahan yang memberikan ruang kepada publik untuk mengetahui proses yang ada di dalamnya, mengetahui bagaimana kebijakan itu dibuat, implikasi dan lain-lainnya,” kata Anies.
Mantan Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan, dulu proses perumusan kebijakan sangat tertutup, sehingga tidak ada akses informasi yang bisa diakses oleh publik. Sementara pemerintahan modern, kata dia, selalu mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, khususnya dalam perumusan kebijakan.
Oleh karena itu, Anies berharap para anggota Komisi Informasi DKI ini bisa melihat kembali semua ketentuan, peraturan dan dijadikan rujukan.
“Dan bagi kita juga di pemerintahan, setiap kali ada kegiatan seperti ini, kesempatan untuk mengingatkan kembali bahwa ada amanat yang tidak kecil yang diembankan kepada kita dan kita harus bisa sampaikan kepada masyarakat dengan lengkap,” tuturnya.
Komisi Informasi adalah representasi perwakilan unsur masyarakat dan unsur pemerintah, yang dipilih melalui tahapan dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara terbuka, jujur dan objektif.
Keberadaan Komisi Informasi juga diharapkan dapat mengawal keterbukaan informasi di masyarakat, memberikan stimulan pembangunan yang transparan dan demokratis. Serta turut berperan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
