Jakarta, hajinews.id – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2021 2021 secara virtual pada Kamis (17/12).
Bantuan lewat belanja negara ini diharapkan bisa mendongkrak pemulihan ekonomi Jakarta pada 2021. Sehingga, tercipta siklus pergerakan ekonomi yang lebih baik, setelah sebelumnya dihajar pandemi.
“Kita memang sempat mengalami kontraksi, pertumbuhan kita menjadi 3,49%, meninggalkan level terendah kedua, yaitu sebesar 5,32%. Tapi kita semua berharap insyaallah tahun depan, kita akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menjadi jauh lebih cepat lagi,” terang Anies, melalui rilis yang disampaikan oleh PPID DKI Jakarta, lewat laman web resminya, Kamis (17/12).
“Itu sebabnya APBN menjadi penting, dan melalui APBN, pemerintah bisa sama-sama fokus untuk percepatan kebijakan fiskal untuk pemulihan perekonomian,” sambungnya.
Anies menjelaskan, dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja sebesar Rp 2.750 triliun dan tumbuh 0,4% dibandingkan alokasi APBN tahun 2020.
Alokasi transfer ke daerah tahun 2021 untuk provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp 16,34 triliun, yang terdiri dari:
– DBH Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar Rp12,92 triliun;
– Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp76,3 miliar; dan
– Dana Alokasi Khusus non-Fisik sebesar Rp3,3 triliun;
– Dana Insentif Daerah sebesar Rp43,37 miliar.
Anies juga menekankan 7 arahan Jokowi terkait DIPA dan TKDD tahun anggaran 2021.Adapun ketujuh arahan tersebut adalah:
1. Kementerian dan Lembaga serta Pemda agar melakukan lelang sedini mungkin agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun 2021.
2. Bantuan sosial agar disalurkan di bulan Januari agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga dapat menggerakkan perekonomian.
3. Para Menteri, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah harus melakukan reformasi anggaran.
4. Pemanfaatan APBN dan APBD harus secara cermat, harus secara efektif, dan harus tepat saran.
5. Setiap rupiah APBN dan setiap rupiah APBD harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
6. Dalam situasi penuh ketidakpastian, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting. Ini untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
7. Transparansi dan akuntabilitas terhadap anggaran agar tetap dijaga.
Anies meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas belanja, bukan sekadar ‘spending more’, tapi ‘spending better’.
