Hajinews – Refleksi 2020, Ketimpangan Ekonomi masih sangat dirasakan masyarakat. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj mengatakan, pembangunan ekonomi Tanah Air hingga saat ini belum dijalankan untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
“Watak pembangunan ekonomi masih eksklusif dan cenderung tidak ada moderasi dalam bidang ekonomi,” kata Said kepada wartawan di Jakarta, dilansir bizlaw.id, Selasa (29/12).
Sektor ekonomi dalam skala nasional itu masih hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang dalam jumlah yang sangat sedikit.
Mengutip data survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2019 Said menerangkan, terdapat satu persen orang di Indonesia yang menguasai 50 persen aset nasional. Dan konglomerat di Indonesia menguasai 5,5 juta hektar tanah.
Bahkan menurutnya, jika merujuk data yang dirilis Oxfam, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta orang miskin negara ini.
Berita resmi statistik Juli 2020, diungkap Said, tingkat gini ratio Indonesia berada pada angka 0,381 yang meningkat dibanding September 2019 (0,380). Angka gini ratio tersebut meningkat yang artinya jurang kesenjangan sosial semakin tinggi.
Dan ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini disebabkan oleh tiga hal.
Pertama, adalah budaya korupsi yang diwariskan pemerintahan Orde Baru.
Kedua, pembangunan ekonomi masih berorientasi pertumbuhan bukan pemerataan.
Ketiga, adanya “political capture” dengan orang kaya mampu mempengaruhi kebijakan sehingga menguntungkan kalangannya.
Oleh sebab itu, PBNU mendorong agar akses keadilan terus ditingkatkan, terlebih akses keadilan ekonomi bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Negara melalui peran konstitusionalnya harus selalu hadir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan rujukan data-data tersebut, sampai saat ini, pemerintah belum mampu mewujudkan pancasila (ke-5) Keadiilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia *Ingeu-dsb
