Hajinews – Ekonom muda asal Indef, Bhima Yudhistira, mengungkapkan, tahun 2021 bisa menjadi tahun penuh cobaan bagi perbankan. Di mana, potensi kredit macet (Non Performing Loan/NPL), masih besar. Seiring relaksasi pinjaman (restrukturisasi kredit) yang sebagian akan berakhir.
Sedangkan tidak semua debitur memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membayar cicilan. Hal ini karena, siklus dunia usaha masih belum pulih. “Bank diperkirakan terus meningkatkan pencadangan untuk antisipasi debitur yang kesulitan membayar, cicilan bahkan diperkirakan akan ada yang pailit,” ucap Bhima, dilansir bizlaw, sabtu (2/1/2020).
Selain itu, Bima membahas penyaluran pinjaman kepada UMKM, yang masih menjadi tantangan. Dalam hal ini selektif memilih sektor maupun kriteria debitur adalah solusinya. “Sektor makanan minuman, pakaian jadi berorientasi ekspor, komoditas pertambangan dan perkebunan akan jadi primadona,” kata Bhima.
Kendati begitu, penyaluran UMKM di sektor pariwisata ini harus ekstra hati-hati karena tingkat risiko masih tinggi. Selain itu bank perlu pelajari karakteristik tiap debitur, riwayat kelancaran pinjaman hingga rencana bisnis ke depan. Sebelumnya, perkembangan stabilitas sektor keuangan hingga November 2020, disampaikan masih menunjukan kondisi yang positif dengan profil risiko yang tetap terjaga. Informasi positif dari data sektor riil dan dimulainya vaksinasi mendorong pasar keuangan global termasuk Indonesia menguat di bulan Desember.
Perbankan berhasil menyalurkan kredit baru sebesar Rp146 triliun, namun pelunasan kredit dan hapus buku tercatat masih lebih besar dari kredit baru sehingga secara keseluruhan pertumbuhan kredit mersoto hingga minus 1,39% (yoy). Kontraksi pertumbuhan kredit dipicu masih lemahnya permintaan kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi khususnya di daerah-daerah yang termasuk dalam high risk penyebaran Covid 19.
Senjata ampuh pemerintah
Di sisi lain, Menko Perekonomian, Airlangga Hartato optimis bahwa perekonomian 2021 lebih berkilau ketimbang 2020. Alasannya, pemerintah punya senjata ampuh untuk mengendalikan pandemi COVID-19 yang selama ini berdampak buruk kepada perekonomian nasional.
Ya, tentu saja yang dimaksud menko asal Partai Golkar ini, adalah program vaksinasi COVID-19 yang digemborkan mulai awal Januari ini. “Tentunya rencana pelaksanaan vaksinasi massal di tahun 2021 juga akan memberikan sentimen positif untuk perekonomian di tahun depan,” kata Airlangga dalam siaran pers, Jumat (1/1/2021).
Selain itu, Airlangga meyakini, perbaikan ekonomi didukung peningkatan daya beli masyarakat, aktivitas produksi, dan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan protokol kesehatan 3M. “Namun, kita tetap perlu mencermati risiko peningkatan kasus Covid-19 yang muncul dari varian virus Corona yang baru. Marilah kita jaga semangat untuk tetap melewati pandemi ini dengan selamat,” tutupnya.
Saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi untuk yang bersinergi menguatkan sektor kesehatan dan ekonomi. Misalkan melalui UU No. 2 Tahun 2020 sebagai langkah akselerasi penanganan pandemi dan penguatan stabilitas sistem keuangan. Dari sisi kesehatan, pengadaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan 3M menjadi prioritas. Sementara itu, anggaran sebesar Rp695,2 triliun juga disediakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Dengan Program PEN dan adaptasi kebiasaan baru, aktivitas ekonomi mulai meningkat. Kinerja pasar uang dan saham juga telah membaik, serta capital flow sudah mulai positif,” tandasnya. *iu–dbs
