Hajinews – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengomentari pertanyaan Jusuf Kalla terkait bagaimana cara menyampaikan kritik pada pemerintah, supaya tidak ditangkap polisi.
Ia menuturkan pertanyaan Jusuf Kalla adalah hal biasa. Menurutnya, pertanyaan tersebut merupakan ekspresi dilema masyarakat terkait cara penyampaian kritik yang tepat.
Mahfud MD juga membantah sejumlah pihak yang menyebut Jusuf Kalla melontarkan pertanyaan lantaran menuding pemerintah era saat ini anti kritik.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Jusuf Kalla menjadi pembicara webinar acara PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Dalam pemaparannya, Jusuf Kalla membahas soal demokrasi.
Jusuf Kalla menuturkan mengenai pentingnya kritik dan masukan terhadap pemerintah. Dua komponen tersebut diperlukan dalam penegakan demokrasi pemerintahan. Kemudian, ia melontarkan pertanyaan tentang cara menyampaikan kritik tanpa dipanggil polisi.
Pertanyaan tersebut menjadi viral dan mengundang tanggapan dari warganet, hingga politisi termasuk Mahfud MD.
Mahfud MD menyampaikan pendapat melalui cuitan di akun twitter miliknya yang diunggah pada, Minggu 14 Februari 2021 malam.
“Pertanyaan Pak JK tentang ‘Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi’ harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi Pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun,” ungkapnya, dikutip PORTAL JEMBER dari twitter @mohmahfudmd, Senin (15/2).
Mahfud MD membenarkan jika sejak dulu selalu ada pelapor terhadap orang yang menyampaikan kritik. Meski demikian, polisi memiliki kewajiban merespon laporan terkait.
“Sejak dulu jika ada orang mengritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon,”
“Jadi Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah sekarang ini kalau mengritik dipanggil polisi. Tapi itu terjadi sejak dulu karena selalu ada yang melapor ke polisi,” ujarnya.
Kenyataan tersebut menjadi bantahan yang menuding Jusuf Kalla merasa pemerintahan era sekarang selalu memolisikan pengkritik pemerintah. Terkait pelaporan dan pemanggilan polisi, Mahfud MD memaparkan sejumlah kasus saat Jusuf Kalla masih menjadi Wapres.
“Faktanya sejak Pak JK masih jadi Wapres periode I juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan,” tuturnya.
Peristiwa tersebut juga tak berbeda dengan pelaporan keluarga Jusuf Kalla terhadap politisi termasuk Ferdinand Hutahaean. Pasalnya, terdapat dugaan permainan politik yang ditujukan pada keluarga Jusuf Kalla.
“Apalagi baru2 ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaean, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya Pak JK,” imbuhnya.
Selanjutnya, Mahfud MD mengatakan kritik dan lapor melapor kerap terjadi sejak dahulu. Sehingga, pertanyaan Jusuf Kalla dinilai sebagai hal yang wajar.
“Laporan2 ke Polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita,” tandasnya.
