Hajinews — Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana turut mengomentari langkah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang merebut posisi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) melalui kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara pada Jumat, 5 Maret 2021.
Tjipta Lesmana mensinyalir bahwa manuver politik yang dieksekusi Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat adalah sebuah tanda bahwa negara Indonesia dapat kembali ke masa suram Orde Baru.
Dirinya juga menyebut bahwa jika terdapat partai politik (parpol) di Indonesia yang dipimpin oleh Rocky Gerung akan berbahaya bagi Indonesia.
Jika dilihat kondisi Indonesia saat ini, Guru besar ilmu komunikasi tersebut merasa negeri ini seperti sudah memasuki orde baru jilid dua.
“Kalau dilihat per definisi benar ya, terkesan kuat kita kembali ke suasana orde baru, kalau diambil kasus Moeldoko,” ucapnya sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com, Sabtu, 13 Maret 2021.
Tjipta Lesmana menyampaikan bahwa parpol seyogyanya adalah sebuah fasilitas yang dibentuk oleh rakyatnya dengan tujuan ikut andil dalam mengelola pemerintahan.
“Parpol itu kan kendaraan yang didirikan oleh masyarakat dalam upaya ikut mengelola pemerintahan, ikut mengelola masalah-masalah kenegaraan lewat partai politik itu. Jadi partai politik ini sangat penting dalam sistem demokrasi,” tuturnya.
Demokrasi tanpa Parpol
Sebuah negara tidak bisa dikatakan sebagai negara demokrasi, ungkapnya, jika tidak memiliki parpol
“Nah untuk itu partai politik harus berfungsi seperti apa yang harusnya, yakni antara lain mengontrol pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan lain sebagainya,” ujar Tjipta.
Saat ini menurutnya, parpol semakin hari semakin kuat dan menyebrang ke arah kekuatan dengan tujuan mengendalikan.
“Partai politik kadang-kadang makin populer, makin kuat, kuat, dan kuat. Nah di sini kita nyebrang ke arah sana, arah mengenai power,” tuturnya.
Dirinya menyampaikan bahwa filsuf ternama Yunani pernah mengatakan, “Manusia itu homo politicus”.
“Insan yang haus akan kekuasaan-kekuasaan, apalagi orang yang sudah di bangku kursi kekuasaan apa pun, sudah duduk di kursi tuh enak sekali, kalau bisa saya lagi, lagi, dan lagi,” ungkapnya.
“Nah jadi ini dua sisi berbenturan, satu sisi partai politik dituntut, eh elo jangan lupa ya fungsi lo apa ya jangan jadi yes man jangan jadi jilat p**tat gitu loh ya, dituntut partai politik kalau yang bagus,” sambungnya.
Parpol yang dipimpin Rocky Gerung
Sementara di sisi lain menurutnya, ada yang kadang-kadang nafsu sekali dengan kekuasaan apalagi menurutnya jika terdapat parpol yang dipimpin oleh Rocky Gerung.
“Dilihat ini partai politik ini bahaya nih, apalagi partai politik yang dipimpin oleh Rocky Gerung, wah bahaya, kalau bisa kita kemplang partai politik ini ya, matikan dia kalau bisa gitukan dalam upayanya,” ujar Tjipta.
Hal tersebutlah menurutnya yang saat ini sedang dipertontonkan oleh Moeldoko di Pemerintahan Jokowi saat ini.
“Kenapa saya katakan, secara teoritis yes kita seperti bergerak ke orde baru, kenapa demikian?,” tanyanya.
Moeldoko ke AHY Mirip Orde Baru
Karena waktu orde baru, kata Tjipta, Megawati Soekarnoputri habis diobok-obok oleh beberapa pihak.
“Bu Mega itu habis diobok-obok waktu itu, saya ngikuti, dia kontra sama sejumlah pihak, kongres di Jakarta gagal, pindah ke Medan gagal, pindah lagi ke Surabaya gagal, akhirnya apa, akhirnya DPP PDI nyerah, menyerahkan kepada Mendagri selaku pembina politik,” ungkapnya.
Oleh karena itu, setiap ada pertikaian parpol seperti Moeldoko, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu terdapat bayangan orde baru jilid dua di belakangnya.
“Maka clash antara SBY dan Moeldoko mau tidak mau orang flashback ke belakang, waduh kok ini ada yang mirip-mirip orde baru,” tutupnya.(dbs)
