Hajinews – Jakarta – Ajakan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar masyarakat tidak segan mengajukan pinjaman atau kredit ke bank, dikritik. Utang bakal menimbulkan masalah di kemudian hari.
Vokalis Komisi XI DPR, Kamrussamad jelas-jelas tidak setuju dengan himbauan tersebut. Apalagi saat ini, bunga kredit perbankan masih cukup tinggi, double digit. “Walaupun suku bunga acuan sudah sangat rendah, yakni 3,5%, namun landing rate (kredit) untuk pelaku usaha masih double digit. Karena cost of funds masih tinggi,” tuturnya.
Masih tingginya suku bunga kredit, kata dia, dipengaruhi banyak hal. Semisal, masih mahalnya suku bunga yang dibayar, komposisi dari portofolio sumber dana, ketentuan cadangan wajib minimum (reserve requirement), service cost, pajak atas bunga. “Suka atau tidak, berlimpahnya likuiditas perbankan, lebih banyak berasal dari deposito jangka menengah dan panjang,” papar pendiri KAHMIPreneur ini.
Dikatakan, saat ini, demand site kredit belum meningkat signifikan. Ingat, kredit dari masyarakat ke perbankan meningkat apabila pasar sektor riil, bergairah. Dalam hal ini, bunga kredit nan murah alias single digit sangat membantu kepercayaan dunia usaha.
“Karena itu, pemerintah perlu melanjutkan berbagai insentif tunai melalui perlindungan sosial untuk memompa daya beli masyarakat agar demand site meningkat. Sehingga kegiatan produksi meningkat. Di sinilah pelaku usaha perlu dukungan pendanaan,” bebernya.
Dalam acara Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/3/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong masyarakat untuk lebih berani meminjam uang ke perbankan (kredit).
Kata dia, hal ini bisa membantu pemulihan ekonomi nasional. Di lain sisi, perbankan diharapkan berani untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rasional. Saat ini suku bunga acuan (BI rate) sudah berada dalam posisi terendah sepanjang sejarah yaitu 3,5%. “Tentu dengan itu (penyaluran kredit) bisa menggerakan ekonomi. Sekarang ini APBN menjadi pendorong ekonomi yang (lebih) dominan,” ucap Sri Mulyani.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan, menggerakan perekonomian, tidak bisa hanya mengandalkan APBN saja. Namun, membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Pemerintah telah menjalankan kebijakan stimulus relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) di bidang otomotif dan properti.
“Kami mendukung dengan melakukan relaksasi atau diskon terhadap pajaknya. Diharapkan daya ungkitnya bisa meningkat untuk konsumsi barang-barang terutama yang sifatnya durable yang itu biasanya adalah kelompok konsumsi di kelompok menengah masyarakat atas,” ucap mantan Direkrut Pelaksana Bank Dunia ini. (dbs).
