Tidak Cocok, Wacana Program Sejuta Kompor Listrik Masih Perlu Kajian Mendalam

Ilustrasi (ist)
banner 400x400

Hajinews — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mewacanakan program satu juta kompor listrik untuk perumahan-perumahan rakyat. Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim, program tersebut bisa menghemat pengeluaran hingga kisaran angka Rp 60 Triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto memandang, program tersebut secara garis besar memang tujuannya baik dan efisien dari sisi ekonomi. Dirinya pun mengapresiasi program tersebut. Sebab, selain berbasis ramah lingkungan, juga dapat menghemat pengeluaran rumah tangga yang cukup signifikan.

Bacaan Lainnya
banner 400x400

“Tapi perlu kajian mendalam dan bukan langkah perilaku impulsif,” ujarnya dalam keterangannya dilansir Jawapos, Jumat (2/4).

Namun, Darmadi mengingatkan, alangkah baiknya program tersebut dibarengi dengan kajian dan data yang memadai. Mengingat masih banyak masyarakat yang daya listriknya masih jauh dibawah rata-rata untuk bisa menggunakan kompor listrik.

“Tidak cocok buat kelas rakyat kecil karena kompor listrik rata-rata daya listriknya masih 500 watt keatas. Sehingga UMKM dan rakyat kecil tidak bisa menggunakan produk tsb. Program tersebut hanya cocok buat kalangan menengah atas yang sudah di atas 2200 watt,” ungkapnya.

Darmadi juga menekankan agar program tersebut dapat menyasar semua kalangan, dengan catatan penggunaan teknologinya bisa terjangkau. BUMN harus bisa mendorong agar bisa ditemukan teknologi kompor listrik yang daya wattnya kecil tapi cepat panas. Sebab, saat ini kompor listrik yang dibawah daya 500 watt proses masaknya tidak cepat.

“Jika itu dilakukan maka akan sangat berguna bagi masyarakat kecil. Intinya BUMN harus mendorong teknologi kompor listrik yang bisa dipakai oleh masyarakat pelanggan yang 450 sampai dengan 900 watt,” tuturnya.

Solusi lain, Darmadi juga mendorong agar PLN memberikan insentif kepada pelanggan yang memakai kompor listrik yang dayanya 450 watt sampai dengan 900 watt. Dengan cara upgrade daya menjadi minimal 2200 watt dengan biaya gratis, kemudian pelanggan diberikan insentif agar beban hidupnya tidak bertambah.

“Solusi lain selain mendorong penemuan teknologi kompor listrik ,PLN harus upgrade pelanggan 450-900 watt supaya kompor lisrik tersebut bisa dipakai, kemudian kasih insentif supaya beban pelanggan tidak bertambah. Harus diikuti kebijakan tersebut supaya sasaran bisa ke rakyat kecil dan UMKM,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mewacanakan program penggunaan kompor listrik/induksi. Erick mengklaim bahwa penggunaan kompor listrik dapat memberikan penghematan untuk negara dan rumah tangga.

“Saya optimis ini akan berjalan baik ketika semua BUMN Karya dan kebijakan di Kementerian PUPR untuk memastikan pembangunan rumah dan apartemen dilengkapi fasilitas listrik dan kompornya. Ini percepatan penekanan impor dalam 5 tahun ke depan, kalau kita bisa rubah minyak tanah ke LPG kenapa gak ubah LPG ke listrik saja,” tandasnya.(dbs)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *