Hajinews — Pengamat politik, Rocky Gerung memberikan komentarnya terkait pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Komentar soal penolakan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko itu disampaikan Rocky Gerung lewat video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya Rocky Gerung Official.
Rocky Gerung memiliki pandangan berbeda soal penolakan pemerintah terhadap kepengurusan Partai Demokrat kubu Moledoko. Menurut dia, penolakan tersebut dilakukan hanya karena terpaksa.
Pasalnya, menurut Rocky Gerung, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi mengetahui dan diam-diam menyetujui aktivitas Moledoko selama ini ke Partai Demokrat.
“Kalkulasi saya sebetulnya Presiden terdesak itu. Tentu saja Presiden tahu aktivitas Moeldoko dan diam-diam di kasih persetujuan di bawah meja,” ucap dia seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Akan tetapi, kata Rocky Gerung, karena rencana Moeldoko tidak dipersiapkan secara matang, maka Jokowi pun mengambil keputusan untuk menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko itu.
“Tetapi karena persiapan Pak Moeldoko itu tidak sempurna, kudeta yang gagal, maka cari excuse yaitu menolak KLB-nya,” katanya menjelaskan.
Namun, ujar Rocky Gerung, apabila strategi sogok-menyogok yang dilakukan Moledoko berhasil, maka bukan tidak mungkin keputusan Jokowi terhadap kepengurusan KLB itu berbeda.
“Lain kalau persiapannya bagus sehingga kader-kader Demokrat yang disogok oleh Moeldoko itu diam, sebetulnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai kekalahan Moledoko dari kubu Partai Demokrat pimpinan AHY itu bukan hanya dari persoalan sogok-menyogok, melainkan juga segi pemberitaan di media.
Kekalahan Moledoko
Kekalahan Moeldoko itu juga, lanjut Rocky Gerung, disaksikan oleh Jokowi. Maka dari itu, Jokowi memainkan situasi untuk bisa mengambil keuntungan.
“Ini kan udah mulai terbongkar satu-satu bahwa memang ada kekeliruan di dalam upaya sogok-menyogok. Psikologinya tidak menghasilkan keutuhan,” kata Rocky Gerung tegas.
Diberitakan sebelumnya, Kemenkumham menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moledoko karena dianggap gagal memenuhi berkas-berkas yang diminta.
“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang pada tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” kata Menkumham Yasonna Laoly.
Adapun berkas-berkas yang gagal dipenuhi Partai Demokrat kubu Moeldoko, kata Yasonna, adalah perwakilan dari DPC, DPD, dan tidak disertai juga mandat dari ketua DPC dan DPD.(dbs)
1 Komentar