Oleh : Syafril Sjofyan, Pengamat Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78
Hajinews.id – Disamping kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Palestina, atas kebiadaban Israel, dengan aksi-aksi rakyat Indonesia yang luar biasa di setiap kota. Perlu fokus juga terhadap Mega Korupsi dana bansos yang diperuntukan untuk rakyat yang susah saat pandemi Covid-19, diduga mencapai 100 Triliun. Ini luar biasa, sebagai bandingan Indonesia pernah sangat heboh dengan kasus Bank Century hanya 6,3 Triliun. Siapapun dia para koruptor bansos tersebut sangat pantas dihukum mati.
Namun diduga sekarang ada usaha untuk mempetikan kasus korupsi biadab tersebut, setidak-tidaknya melokasir hanya pada terdakwa Yuliari mantan Mensos dari PDI Perjuangan, dan proses penyelidikan serta dalam persidangan terungkap ada beberapa anggota DPR dari PDI Perjuangan yang juga diduga terkait. Tidak salah jika masyarakat menenggarai adanya kekuatan yang secara sistimatis untuk melumpuhkan para pejuang KPK yang sedang membuka korupsi bansos secara lebih dalam dan lebih luas. Melalui penonaktifkan para penyelidik dan penyidik yang ahli dan professional yang selama ini sedang menanggani korupsi bansos tersebut.
Diduga Test Wawasan Kebangsaan (TWK) menurut Rizal Ramli test ecek-ecek menjadi alat untuk menggeser pegawai dengan kedudukan strategis yang sekarang sedang memproses kasus korupsi bansos dan lainnya. Faktanya dengan sigab Firli Bahuri Ketua KPK yang saat pencalonannya penuh kontroversial melalui keputusannya menon aktifkan pegawai – pegawai tersebut, tanpa peduli mangkraknya kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani khususnya kasus Mega Korupsi Bansos.
Bahkan 75 pegawai KPK terancam diberhentikan, untung saja keputusan MK dan permintaan Presiden bahwa TWK bukan untuk memberhentikan dan merugikan pegawai KPK.
Sebagai pengamat saya meminta agar 75 pegawai tersebut jangan goyah dan tetap bertahan sesuai keputusan MK dan juga arahan Presiden tersebut. Karena tugas-tugas mereka yang sedang ditangani tersebut menyangkut kepentingan bangsa, membersihkan para koruptor yang sudah sangat keterlaluan merampok bantuan sosial yang dibutuhkan rakyat. Masyarakat Indonesia harus fokus mengawal kasus Mega Korupsi Bansos. Harus terang benderang kemana larinya dana ratusan trilliun tersebut, tentunya jangan sampai uang haram tersebut dipergunakan untuk kegiatan politik mempertahankan kekuasaan pada pemilu mendatang.
Adalah wajar jika ada dugaan bahwa Tjahyo sebagai Menteri Penertiban Aparatur Negara, juga membawahi instansi BAKN dan LAN terkait dalam pengawasan dan pendidikan ASN. Apalagi Tjahyo adalah kader senior dan loyalis PDI Perjuangan harus bertanggung jawab terhadap TWK dengan tujuan “menggusur” para pegawai KPK yang sedang menyelidiki dan penyelesaian penuntutan kasus Bansos dan kasus korupsi lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Rizal Ramli; bahwa Tjahjo Kumolo harus ikut tanggung Jawab. Setidak-tidaknya penjelasan Rizal Ramli memberi peringatan kepada masyarakat, bahwa kasus Mega Korupsi Bansos sesuatu yang sangat merugikan bangsa, harus diusut tuntas.
Begitu juga adalah wajar jika adanya dugaan adanya “perlindungan” secara sistimatis, karena seperti diketahui yakni BG sebagai pimpinan BIN adalah besan dari Menpan. Tentunya tidak salah jika masyarakat menduga ada nya “proteksi” terhadap kasus Mega Korupsi Bansos untuk “tidak meluas” dan diungkap secara tuntas. Untuk dugaan-dugaan tersebut karena sangat merugikan bangsa dan juga merugikan bagi lembaga/ instansi terkait, harus dibuka secara terang benderang. Disamping itu sangatlah penting agar semua pihak awas terhadap penuntasan Kasus Mega Korupsi Bansos, benar-benar diusut secara tuntas dan jangan sampai ada “tekanan” terhadap para petugas KPK, Jaksa dan Hakim Tipikor. Mari kita kawal.
Bandung, 20 Mei 2021
