Jakarta, Hajinews.id – Apakah masalah plat khusus kendaraan bagi anggota DPR merupakan permasalahan penting bagi rakyat Indonesia? Mengapa diusulkan DPR?
Merasa tergelitik, Ferdionand Hutahaean “teriak” kepada Puan Maharani agar kebijakan itu dibatalkan karena semakin menunjukkan keangkuhan saja.
“Plat Nomor khusus Anggota @DPR_RI bagi saya adalah bentuk keangkuhan sosial, bentuk separatisme terhadap rakyat, membuat jarak dan perbedaan dengan warga yang diwakili,” kata Ferdinand Hutahaean, Senin 24 Mei 2021.
“Anggota DPR harusnya malu mempertontonkan kemewahan dan keangkuhan dimata rakyat yang berjuang keras utk hidup,” imbuhnya.
“Wahai Mba Puan @DPR_RI, mohon kebijakan ini dibatalkan krn ini justru bentuk KEANGKUHAN SOSIAL anggota DPR RI yg tak layak. Semakin membuat jarak dan perbedaan dgn rakyat yg diwakilinya,” lanjutnya.
“Semestinya Anggota DPR lbh merakyat, membumi bukan justru makin angkuh dan berbeda..!!” tegas Ferdinand.
Sebelumnya, kecaman serupa juga disampaikan pengamat transportasi Djoko Setijowarno.
Ia mengungkap bahwa langkah DPR yang terkesan ikut-ikutan layaknya mobil dinas TNI dan Polri dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Terlebih lagi, bila ternyata pelat khusus tersebut dipakai pada kendaraan pribadi. Selain berpeluang penyalahgunaan seperti penipuan untuk gagah-gagahan di jalan raya layaknya banyak kasus saat ini, ada kekhawatiran kepolisian tak berani bertindak bila terjadi pelanggaran.
“Paling penting jika ada anggota DPR yang melanggar lalu lintas di jalan raya, apakah nantinya polisi berani menilang, jangan-jangan justru dengan TNKB tersebut ada perlakuan khusus juga,” ucap pengamat transportasi Djoko Setijowarno seperti dinukil Kompas.com, Jumat (21/5/2021).
