Jakarta, Hajinews.id – Brunei Darussalam merupakan sebagian kecil negara yang mampu melawan corona (Covid-19). Saat negara lain berjuang dengan kasus harian tinggi, negara itu mencatat nol kasus trasmisi lokal.
Transmisi lokal terakhir ditemukan 6 Mei 2020. Kalaupun ada kasus baru, hal tersebut merupakan kasus impor.
Mengutip Worldometers, Jumat (16/7/2021), Brunei bahkan tak melaporkan kasus Covid-19. Rabu masih ada kasus impor, namun angkanya hanya lima orang.
Mengutip East Asia Forum, seorang peneliti bernama Nadia Azierah Hamdan dan William Case dari University of Nottingham Malaysia mencoba menganalisis hal ini. Dalam artikel berjudul “Behind Brunei’s Covi-19 Success Story” mereka menyebut strategi negeri Sultan Hassanal Bolkiah dalam memerangi pandemi.
Ini bukan baru dimulai sekarang. Langkah sudah dilakukan sejak awal 2020, ketika corona pertama menyebar secara global dari episentrum saat itu, Wuhan, Hubei, China.
Pada Januari 2020, saat corona pertama mewabah di dunia, Brunei mengambil langkah tegas untuk melarang pelancong dari Hubei memasuki negara itu. Pada Februari pejabat setempat menyaring kedatangan dari semua negara dengan cara melakukan pemeriksaan suhu di titik-titik masuk.
Kasus Covid-19 di Brunei mulai terdeteksi pada 9 Maret dan mulai menyebar hingga mencapai 100 kasus dalam waktu 15 hari. Hal ini dipicu dengan adanya seorang jemaah majelis taklim yang berkunjung ke Malaysia.
Untuk mengatasi hal ini Brunei langsung mengambil tindak tegas dengan mengikuti aturan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melakukan jaga jarak serta isolasi mandiri untuk warga yang terinfeksi virus Covid-19. Termasuk menutup sementara tempat-tempat ibadah untuk menekan laju penularan.
Dalam menanggapi Covid-19, pemerintah Brunei dengan cepat menyusun rencana deeskalasi, diperkuat dengan alokasi anggaran khusus sebesar 15 juta dolar Brunei atau sekitar Rp 160 miliar untuk menangani wabah Covid-19.
Untuk mempermudah komunikasi pemerintah Brunei dengan masyarakat, otoritas memaksimalkan pemberitaan di media sosial serta televisi, yang didukung dengan layanan hotline 24 jam untuk pertanyaan seputar Covid-19. Bagi mereka yang tak patuh, Brunei juga menerapkan denda dan hukuman penjara.
Selain itu rezim kesultanan dianggap efektif membuat keputusan eksekutif dengan output yang efektif. Sebagai Monarki Islam Melayu, pemerintah Brunei dianggap sensitif terhadap kebutuhan spiritual warga.
“Masjid ditutup dan dibersihkan, pertemuan lebih dari keluarga dekat dilarang sepanjang Ramadhan dan selama Hari Raya (Idul Fitri). Sementara itu, pemerintah mendorong warga Brunei untuk memperkuat dan melaksanakan zikir dan tadarus Al-Quran di rumah saat menjalani karantina,” tulis pelitian itu.
“Sebagai pemimpin politik dan agama bangsa, Sultan Bolkiah memberikan kepemimpinan moral ke publik. Bolkiah menekankan tugas umat Islam untuk mengikuti pedoman jarak sosial, mengambil tindakan pencegahan, sanitasi dan melipatgandakan doa-doa mereka dan merefleksikan Al-Quran. Ia juga mengingatkan warga Brunei yang mayoritas umat Islam, bahwa virus itu sendiri dikirim oleh Tuhan,” tulis keduanya lagi.
Selain itu, sebagaimana dimuat The Star Malaysia, salah satu kunci kesuksesan Brunei adalah kedisiplinan pemerintah dalam menerapkan kontrol perbatasan dan perjalanan manusia. Kedisiplinan ini juga diberlakukan untuk larangan berkumpul massa, termasuk pelacakan kontak berbasis teknologi dan karantina.
Bukan hanya pemerintah, warga juga patuh. Kepatuhan warga ke pemerintah memberi dampak signifikan.
“Melalui seluruh pendekatan pemerintah dan ditambah dengan kepatuhan warga dan penduduk terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan selama pandemi, Brunei telah secara sistematis mencabut pembatasan,” tulis media itu.
Sejak Mei tahun ini, warga Brunei sudah beraktivitas mendekati normal dengan pelonggaran pembatasan pengumpulan massal. Bahkan kemarin, perayaan ultah sang Sultan yang ke-75, yang jatuh 15 Juli, digelar megah di Istana tanpa masker dan jarak sosial.
Sejak corona mewabah awal 2020, Brunei mencatat total 282 kasus dengan angka kematian tiga orang. Ada 256 kasus sembuh di negeri dengan jumlah penduduk 460 ribu jiwa itu.
