Jakarta, Hajinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kenaikan harta sekitar 70,3 persen pejabat selama pandemi, setahun terakhir. Di antaranya, harta Presiden Joko Widodo yang bertambah sekitar Rp 8 miliar setahun terakhir.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menemukan peningkatan harta pada 70,3 persen pejabat setelah melakukan analisis atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pahala menyebut ada 58 persen menteri yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Sementara, 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar. Hanya 3 persen menteri yang melaporkan kekayaannya turun.
Selain menteri, terdapat 45 persen anggota DPR yang juga mengalami pertambahan harta lebih dari Rp 1 miliar.
Sebanyak 38 persen anggota DPR bertambah hartanya di bawah 1 miliar. Sedangkan 11 persen anggota DPR melaporkan hartanya berkurang. “Rata-rata bertambah Rp 1 miliar, sebagian besar di tingkat kementerian. Di DPR meningkat juga,” kata Pahala, dikutip dari kompas.com, pada Sabtu 11 September 2021.
Selain menteri dan DPR, harta Presiden Joko Widodo juga dilaporkan naik sebesar Rp 8,9 miliar dalam satu tahun terakhir. Dikutip dari tempo.co, harta Jokowi per 13 Maret 2021 sebanyak Rp 63 miliar, atau tepatnya Rp63.616.935.818, merujuk pada data di laman LHKPN.
Harta ini meningkat jika dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya, total kekayaan Jokowi berjumlah Rp 54.718.200.893. Terlihat, aset tanah dan bangunan serta kendaraannya masih sama jumlahnya, hanya nilainya yang berubah sesuai apresiasi nilai aset.
Harta Jokowi terdiri dari 20 tanah dan bangunan senilai Rp 53.281.696.000. Sebanyak 19 tanah dan bangunan Jokowi tersebar di berbagai daerah Jawa Tengah dan satu bangunan senilai Rp3,5 M di Kota Jakarta Selatan.
Selanjutnya, alat transportasi dan mesin senilai Rp 527.500.000. Untuk kendaraan, Jokowi memiliki tujuh mobil dan satu motor. Lalu, harta bergerak lainnya senilai Rp 357.500.000, kas dan setara kas senilai Rp 10.047.790.536. Jokowi juga memiliki hutang senilai Rp 597.550.718.
Harta Guburnur Naik
Selain menteri dan DPR, harta pejabat daerah seperti gubernur juga mengalami peningkatan. 30 persen dari gubernur yang melaporkan harta kekayannya, bertambah kaya lebih dari Rp 1 miliar. 40 persen gubernur kekayaanya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.
Selain itu, di antara yang melaporkan harta kekayaanya, ada 18 persen bupati dan wakil bupati, juga walikota dan wakil walikota yang bertambah kaya di atas Rp 1 miliar.
KPK Sebut Wajar
KPK menyebut pertambahan kekayaan para pejabat selama pandemi itu tergolong wajar.
Selain, ada pula pejabat yang hartanya turun. KPK menemukan pejabat yang tambah miskin terutama di antara pejabat legislatif tingkat daerah dan kabupaten atau kota.
Dari seluruh pejabat daerah yang melaporkan harta kekayaan, sebanyak 22 persen di antaranya mengalami penurunan kekayaan. Pahala menyebut, penurunan kekayaan para pejabat diduga karena omset keuntungan bisnisnya menurun.
