Dalam pernyataannya, Fadli Zon meminta agar Menag Yaqut hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklarifikasi ucapan yang menyatakan bahwa Kemenag adalah hadiah negara untuk NU.
Menyoroti hal itu, Mustofa Nahrawardaya pun meminta Fadli Zon untuk tidak mempertanyakan masalah tersebut kepada Presiden Jokowi.
“Mohon maaf, jangan nanya ke Pak Jokowi,” kata Mustofa Nahrawardaya seperti dikutip dari akun Twitter @TofaTofa_id pada Minggu, 24 Oktober 2021.
Bukan tanpa alasan, hal tersebut disampaikannya supaya masalah terkait pernyataan Menag Yaqut itu tidak semakin rumit.
Selain itu ia menyarankan agar permasalahan yang menuai polemik tersebut ditanyakan saja kepada sejarawan.
Sebab Menag Yaqut menjadikan sejarah kemunculan Kemenag sebagai alasan yang mendukung bahwa instansi pemerintah itu dihadiahkan untuk organisasi masyarakat (ormas) NU.
“Agar gak nambah rumit, sebaiknya nanyanya ke sejarawan,” ucapnya melanjutkan.
Dalam cuitan yang dikomentari Mustofa Nahrawardaya itu, Fadli Zon menilai Menag Yaqut selalu salah dalam menyampaikan pernyataan di depan publik, termasuk ucapan soal Kemenag untuk NU tersebut.
Oleh sebab itu Fadli Zon meminta Menag Yaqut segera memberikan penjelasan terkait pernyataan itu kepada publik.
Bahkan dikarenakan menyangkut instansi pemerintah, ia pun meminta Presiden Jokowi juga memberikan klarifikasi terkait kebenaran dari ucapan Menag Yaqut tersebut.
“Menag ini sering salah menempatkan diri atau salah pernyataan. Klaim ini perlu diklarifikasi termasuk oleh Pak @jokowi. Benarkah kementrian agama ini hadiah khusus utk NU bukan utk umat Islam secara keseluruhan atau umat beragama lainnya?,” ucap Fadli Zon.
Diketahui sebelumnya, belum lama ini sebuah video Menag Yaqut yang membicarakan Kemenag ramai dikomentari berbagai pihak.
Dalam video tersebut, Menag Yaqut menyebut Kemenag sebagai hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam keseluruhan.
“Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU,” kata Menag Yaqut.
Seolah menguatkan argumennya, ia lantas mengungkapkan sejarah kemunculan NU yang berhubungan dengan Piagam Jakarta dan melibatkan tokoh besar NU di dalamnya.
Maka dari itu, menurutnya wajar apabila NU menggunakan peluang yang ada di Kemenag tersebut seperti membangun pesantren dan lainnya.
“Jadi wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama,” tuturnya. [depok]
