Pasalnya, Moeldoko dikabarkan adanya pengusiran oleh para pendemo yang menggelar aksi Kamisan di Semarang dan menyuarakan soal pelanggaran HAM pada Kamis, 18 November 2021.
Dalam video yang beredar, nampak Moeldoko diteriaki dan disoraki oleh para peserta aksi demonstrasi yang merupakan para aktivis HAM.
Ketika Moeldoko tengah berbicara di depan para pendemo, mereka mengatakan bahwa aksi demo tersebut adalah panggung rakyat.
“Ini panggung rakyat, bukan panggung oligarki,” teriak salah seorang pendemo.
Oleh karena itu, para pendemo meminta agar Moeldoko untuk pergi meninggalkan aksi demonstrasi yang sedang berlangsung kala itu.
“Betul! Ini panggung rakyat! Pelanggar HAM nggak boleh dikasih ruang, pergi pergi,” sahut pendemo lainnya.
Moeldoko lantas mencoba untuk berbicara dan menenangkan massa aksi tersebut.
Namun, belum usai ia berbicara, salah seorang pendemo sudah memotong pembicaraannya tersebut.
“Ya teman-teman sekalian,” ujar Moeldoko mencoba mengajak para pengunjuk rasa berdialog.
“Kami bukan teman Bapak!” teriak pendemo.
“Pelanggar HAM nggak boleh ngomong soal HAM,” ujar para pendemo saling bersahutan.
“Sudah Pak, kami tidak mau Bapak ngomong di sini,” tutur pendemo lain.
Tak hanya itu, terdengar teriakan yang menyebut bahwa para pendemo sudah tidak percaya lagi kepada sang KSP.
Mendengar banyaknya yang menolak kehadiran Moeldoko ini, ia lantas memutuskan untuk tidak jadi berbicara di depan para pendemo tersebut.
Terkait hal ini, pakar hukum tata negara, Refly Harun, menilai bahwa insiden diusirnya KSP ini adalah alarm bagi pemerintahan.
“Ini alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi, artinya masyarakat tidak suka, tidak senang dengan lingkar-lingkar istana, termasuk Moeldoko,” ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun.
Apalagi, katanya melanjutkan, Moeldoko telah dua kali melakukan tindakan yang dianggap blunder yang tidak disukai masyarakat.
Tindakan pertama, ujar Refly, adalah ketika Moeldoko mencoba merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY.
Selain itu, tindakan lain yang dinilai tidak disukai masyarakat dari mantan Panglima TNI ini adalah ketika ia menggugat atau mensomasi aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW.
Ia pun turut mengomentari soal massa aksi yang ternyata juga menolak Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, yang kala itu datang dengan Moeldoko.
“Coba bayangkan, Komnas HAM ditolak, itu juga kan peringatan. Bagaimana tidak percayanya masyarakat even dengan Komnas HAM sekalipun. Bayangkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,” tuturnya. [depok]
