Hajinews.id — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan, kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini tidak dalam kondisi baik-baik saja.
Gatot Nurmantyo menuturkan, salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi masyarakat saat ini adalah pilihan demokrasi yang ditentukan para elit politik.
Menurut Gatot Nurmantyo, hal tersebut sudah melenceng jauh dari konstitusi negara dan membuktikan bahwa praktik demokrasi di Tanah Air memburuk.
“Demokrasi telah gagal mensejahterakan rakyat, sedangkan negara kita ketahui bersama, dililit utang yang sangat besar dan akan menjadi beban bagi beberapa generasi mendatang,” kata Gatot Nurmantyo, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 10 Februari 2022.
Gatot Nurmantyo melihat, Indonesia tengah menjalankan praktik demokrasi yang lebih liberal daripada aslinya, sehingga melahirkan sistem pemerintahan dan politik yang tidak efektif dan efisien untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menyebutkan, praktik demokrasi di Tanah Air telah mengkhianati prinsipnya sendiri, yakni Trias Politika atau pemisahan kekuasaan.
“Seperti kita ketahui bahwa Presiden sekarang tidak dikontrol oleh MPR, dia berjalan sendiri saja, MPR hanya diam saja dan bersuara ketika anggarannya dikurangi,” ujarnya.
“Sedangkan DPR, legislatif ibaratkan parpol berkumpul di situ. Yang jelas telah dilucuti kewenangannya, hak-hak konstitusinya sudah dikebiri lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kondisi Kedaruratan Covid-19, hanya bisa berdiam diri,” sambungnya.
Gatot mengutarakan, saat ini legislatif telah masuk ke dalam pelukan eksekutif, di mana 82 persen di antaranya sudah masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
Hal ini dinilainya semakin tidak memungkinkan berjalannya check and balances antara DPR dengan pemerintahan.
Terlebih fenomena tersebut diwarnai dengan presidential threshold, yang mengakibatkan tingginya ongkos politik.
Gatot juga menyoroti pemilihan anggota yudikatif yang dilakukan oleh DPR. Menurutnya, kondisi seperti ini membuat jabatan-jabatan pemerintahan diduduki oleh para oligarki yang senantiasa berusaha melanggengkan kekuasaan dan dominasi ekonominya.
Mantan Pangkostrad itu bahkan menilai kondisi semakin parah karena pengelolaan negara telah melanggar rule of the law yang terkandung dalam konstitusi.
Menurutnya, lembaga-lembaga negara terlah bersekongkol jahat untuk merugikan rakyat.
“Pemerintah dan DPR telah terlibat dalam berbagai persekongkolan jahat dalam penetapan Undang-Undang yang jelas melanggar konstitusi dan merugikan rakyat,” ucapnya.(dbs)
