Oleh: Sayuti Asyathri
Hajinews.id – Pilpres adalah event penentuan kepemimpinan nasional yang bisa dimaknai dalam sistem relasi simbol dan makna. Simbol simbol agama, suku dan ras. Makna makna keadilan dan kemanusiaan.
Ada kepemimpinan yang beri keamanan pada simbol agama dan keyakinan tertentu untuk peroleh dukungan tetapi kemudian dukungan tersebut digunakan untuk menghabisi essensi agama yakni keadilan.
Ada yang menggunakan simbol agama dan keyakinan untuk memobilisasi dukungan yang diantara pendukungnya memanfaatkan untuk mendatangkan rasa tidak aman terhadap simbol tertentu saingannya. Tetapi secara keseluruhan mereka menunjukkan bahwa hasil mobilisasi dan partisipasi dukungan tersebut diberdayakan untuk menegakkan substansi agama yakni keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat sebagaimana pesan Pancasila dan konstitusi.
Perjuangan keadilan itu adalah poros kesadaran sejarah bagi semua anak bangsa yang selama ini merasakan ketidakadilan akibat penjajahan dan eksploitasi.
Isyu keadilan itu boleh jadi suatu hal yang kurang dirasakan oleh komunitas tertentu yang hidup dalam kenyamanan bopongan kekuasaan di pusat pusat dominasi dan eksploitasi.
Insensitifitas dan kebebalan mereka terjadi karena mereka tidak merasakan denyut penderitaan di luar lingkungan tradisional kejumudan mereka. Suatu bentuk kenyamanan yang berlangsung dalam subordinasi asymetris mereka pada penjajahan. Di mana subordinasi asymetris berarti mereka merasa superior dan nyaman dalam majelis ‘rohani semu’ mereka tetapi rakyat pengikutnya dianggap wajar berada dalam penghambaan pada eskplotasi dan keterlantaran akibat penjajahan di luar majelis mereka.
Kenyamanan itu tentu saja tidak dirasakan oleh sebagian besar lainnya, yang merasakan diskriminasi dan hegemoni dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tertinggal jauh dari peradaban saudara saudara di negara tetangga mereka. Daerah mereka kaya dengan sumberdaya alam, tetapi mereka hanya jadi penonton atas laju penghisapan yang menistai kemanusiaan mereka. Bahkan mereka dengan mudah setiap saat bisa menjadi korban kekuasaan yang tidak adil.
Mereka tertinggal dalam ilmu dan teknologi, terhempas ke dalam remah remah kemanusiaan dan kesadaran yang tersobek dan terpinggirkan. Mereka mengalami sebuah proses pelucutan mutu sumber daya manusia di hadapan saudara tetangga yang berjaya dalam mimpi peradaban.
Kepemimpinan nasional sejatinya diamanatkan konstitusi untuk membangun relasi otentik antara simbol dan makna. Yakni memperjuangkan makna dan mengejawantahkannya dalam simbol yang menghargai keragaman dan memperkuat solidaritas sosial. Artinya kalau makna keadilan sudah diabaikan atau digerogoti oleh kepemimpinan maka tidak ada di dalamnya prospek untuk manifestasinya dalam simbol yang mendatangkan harmoni dan solidaritas sosial. Sehingga pembelaan terhadap simbol yang tidak otentik itu hanyalah jargon yang tidak miliki relasi dengan substansi amanat konstitusi yakni kemanusiaan dan keadilan.
Sebaliknya bila makna keadilan menjadi substansi maka proses demokrasi akan mendialektikan substansinya dalam sistem kebijakan dan publik nasional bisa mengobjektifikasi manifestasinya dalam simbol yang menjaga harmoni dan memutar gerak kemajuan yang berporos pada pembangunan peradaban.
Pilpres adalah event yang dipersembahkan oleh konstitusi agar rakyat menilainya dalam proses demokrasi dan menyatakan pilihan politik mereka atas pertanyaan : mana diantaranya yang otentik dan tulus, bukan hanya kosmetik dengan tipudaya pencitraan, dalam perjuangan keadilan dan kemanusiaan untuk rakyat dan bangsa Indonesia. (Sayuti Asyathri).
