Oleh: Masrifan Djamil (Koordinator Presidium MW KAHMI JATENG)
Hajinews.id – Pada dua tahun ini (2022- 2023) saatnya kita serius satukan dan kuatkan (solidkan) diri. Karena tugas besar umat segera datang. Dua tahun itu waktu yang pendek.
Semua pakar dan pelaku politik negeri yang muslim, sama- sama berpendapat, “Titik di depan kita adalah penentu. Bila gagal, berpengaruh untuk generasi mendatang, ujian umat akan terus membesar”.
Noor Ahmad (sahabat saya Alumni PMII, sekarang Ketua Baznas) berkata kepada saya, “Jika 2024 tokoh-tokoh umat Islam tidak berhasil menyatukan umat untuk melangkah, gagal masuk Senayan (alias kalah) masa depan umat dan Islam dalam bahaya. Bisa-bisa Islam habis di negeri ini.” Beliau juga menyampaikan cerita pasca Pemilu 2019: “Saya dikalahkan anak-anak muda (dalam Plieg), yang membawa berkarung-karung uang” (yang dibagikan kepada pemilih).
Sama juga senada kekawatiran bila Pemilu tidak berhasil mencapai tujuan hakikinya, rekrutmen pemimpin Indonesia di semua level, seorang dokter adik kelas saya, bupati purna di NTT dr. Stefanus Bria Seran berkata, “Masyarakat yang memilih karena amplop (dan politisi yang memberi amplop agar terpilih) akan merusak negeri kita.”
Saatnya para Pemimpin Ormas Islam hadir untuk ikut urun membenahi masalah ini. Bersatu mengedukasi umatnya bagaimana sebenarnya sikap umat dan rakyat dalam PEMILU (Plipres, Pileg dan Pilkada). Jangan biarkan masyarakat dan umat “buta” dan dengan santai menikmati RISYWAH yang sesungguhnya haram, dan berakibat fatal dalam kehidupan bangsa dan negara.
Latihan di internal ormas ialah konsolidasi diri, meningkatkan capacity building, lalu menggerakkan diri sendiri, selanjutnya kalau sudah solid menggerakkan umat dan rakyat, mengedukasi massa, agar tahu apa sesungguhnya pemilu itu. Lalu bersinergi antara seluruh Ormas Islam.
Selama ini edukasi tentang PEMILU telah disalah pahami rakyat dan umat. Karena dianggap pesta, maka para calon harus benar-benar bisa memberikan keuntungan, pesta, uang, kedudukan dan barang sebagai imbalan. Kita saksikan error ini menyebabkan para calon hutang, lalu KORUPSI besar-besaran saat menjabat.
Kata orang, “Mereka yang tertangkap KPK karena sedang apes”. Berarti bagi mereka yang tidak tertangkap dipandang wajar. Tak perlu dilaporkan atau di-stigmatisasi masyarakat, memang seharusnya begitulah jalannya. Maka jika mereka tiba-tiba menjadi kaya raya sebagaimana banyak foto rumah mewah mereka, mobil mewah mereka, liburan mahal mereka ke LN, mampu mencalonkan diri ke jenjang selanjutnya atau lebih tinggi itu wajar saja.
Padahal kita semua sadar bahwa Pemilu adalah proses rekrutmen pemimpin bangsa semua level. Pemilu bukan PESTA DEMOKRASI, bukan sekedar pesta, tetapi urusan amat serius rakyat mencari dan memilih pemimpinnya. Maka kalau dicemari suap-menyuap (Rakyat memilih karena imbalan uang, jabatan dll. Pemilihnya memberi sekalipun hutang dulu), akan berakibat rusaknya bangsa dan negara ini.
