Kebijakan itu dinilai akan berdampak pada pendidikan dan kesehatan, terutama di Provinsi Banten.
Pengamat Pendidikan, Eny Suaheni mengatakan, kebijakan penghapusan honorer akan berdampak pajang pada bidang pendidikan.
Salah satunya pada minat mahasiswa di Fakultas Pendidikan di tingkat Universitas.
“Ini di Universitas yang berbasis pendidikan, mahasiswanya banyak. Itukan yang mereka dipersiapkan menjadi guru, kalau peluang dikunci, mau dikemanakan ini sarjana pendidikan,” katanya saat dihubungi, Kamis (9/6/2022).
Menurutnya, pemerintah harus terbuka dalam memfungsikan APBN.
Sebab anggaran itu diyakini sudah baik jika dikelola dengan bersih, termasuk untuk tenaga pengajar yang non-PNS.
“Negara harus benar-benar terbuka agar APBN yang difungsikan Rp400 triliun lebih sudah bagus kalau benar mengelolanya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perkembangan pendidikan masih jatuh bangun, malah cenderung menurun pada sisi kualitas.
Pemerintah didorong untuk memiliki formulasi yang jelas tentang penghapusan tenaga honorer.
“Sampai saat ini pendidikan masih jatuh bangun saja. Pendidikan perkembangan sisi kualitas bukan malah meningkat,” jelasnya.
Jika hal ini dibiarkan dan tidak memiliki formulasi baru, maka tenaga honorer yang dirumahkan akan jadi pengangguran.
“Pengangguran supaya tidak meningkat juga, ada 10 ribu (tenaga honorer),” paparnya.
