Jakarta, Hajinews.id– Amnesty Internasional mengatakan India harus segera mengakhiri tindakan keras “kejam” terhadap Muslim yang melakukan protes. Warga Muslim India diketahui telah turun ke jalan untuk memprotes pernyataan pejabat parta nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa tentang Nabi Muhammad dan istrinya Aisha.
“(Pihak berwenang) secara selektif dan kejam menindak Muslim yang berani berbicara … menentang diskriminasi yang dihadapi oleh mereka,” kata Aakar Patel dari Amnesty International dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (14/6).
“Menindak pengunjuk rasa dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, penahanan sewenang-wenang dan penghancuran rumah hukuman … merupakan pelanggaran total terhadap komitmen India di bawah hukum hak asasi manusia internasional,” sambungnya.
Seperti diketahui, ribuan Muslim turun ke jalan di seluruh India untuk memprotes komentar anti-Islam yang dibuat oleh dua anggota partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Dua remaja Muslim tewas dan ratusan lainnya ditangkap pekan lalu dalam protes nasional atas komentar tersebut. Amnesty menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” dari para pengunjuk rasa yang dipenjara.
Masih pada hari Selasa, dalam sebuah surat kepada ketua Mahkamah Agung India, enam mantan hakim terkemuka dan enam pengacara senior mengatakan pemerintah di negara bagian Uttar Pradesh telah bertindak secara ilegal dengan menghancurkan rumah seorang aktivis Muslim setelah protes.
Kepala Menteri Negara Bagian Yogi Adityanath, seorang garis keras BJP, memerintahkan pembongkaran setiap bangunan ilegal orang-orang yang dituduh terlibat dalam kekerasan pekan lalu. Termasuk rumah aktivis Mohammad Javed pada hari Minggu (12/6).
Adityanath merupakan salah satu politisi nasionalis Hindu paling terkemuka di India. Dia dikenal karena retorika sektariannya terhadap 200 juta minoritas Muslim kuat di India. Dia telah berulang kali meminta pihak berwenang untuk menghancurkan rumah orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan.
Mantan hakim dan pengacara mendesak Mahkamah Agung mengambil tindakan untuk “menangkap situasi hukum dan ketertiban yang memburuk” di Uttar Pradesh.
“Cara terkoordinasi di mana polisi dan otoritas pembangunan telah bertindak mengarah pada kesimpulan yang jelas bahwa pembongkaran adalah bentuk hukuman ekstrayudisial kolektif, yang disebabkan oleh kebijakan negara yang ilegal,” tulis mereka.
