Hajinews.id — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar lebih efektif. Adapun salah satu yang akan diperbaiki yakni belanja subsidi yang dinilai tidak efisien.
“Kita harus mendorong belanja produktif. Subsidi BBM dan subsidi listrik itu gak efisien,” kata Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN 2023 yang ditayangkan melalui YouTube Ditjen Anggaran, dikutip Selasa (26/7).
Rofyanto mengatakan, pemberian subsidi BBM dan listrik tidak efisien karena banyak masyarakat mampu yang ikut menikmati subsidi tersebut.
“Subsidi hanya untuk rakyat miskin dan yang membutuhkan, rakyat mampu menengah ke atas harusnya tidak perlu lagi mendapatkan subsidi,” ucapnya.
Oleh karena itu, pemerintah secara bertahap akan mengembalikan harga BBM dan listrik ke harga keekonomiannya. Ini bertujuan agar belanja negara bisa lebih produktif lagi, dan subsidi bisa dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan.
Pada tahun ini, pemerintah menggelontorkan subsidi dan kompensasi sebesar Rp 520 triliun rupiah lebih yang digunakan untuk mensubsidi BBM, listrik dan gas LPG 3 kg. Jumlah tersebut membengkak dari target sebelumnya hanya 152,5 triliun rupiah. Lonjakan subsidi itu karena harga minyak mentah dunia naik, sementara pemerintah melalui PT Pertamina tetap menahan harga dalam dua tahun terakhir.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui jika subsidi tersebut justru tidak dinikmati oleh masyarakat rentan dan kurang mampu, melainkan dinikmati masyarakat kelompok menengah atas.(dbs)
