Kedua, data penerima bansos yang lama (saja) juga masih banyak kesalahan. Misalnya, data fiktif. Orang yang sudah meninggal, atau pindah, masih terdata sebagai penerima bansos. Sebaliknya, warga lama yang seharusnya terdaftar malah belum didaftar. Ketelesut, atau kelewatan.
Ketiga, pasca kenaikan harga BBM, pada hakikatnya dapat muncul banyak OMB. Sebelum ini mereka belum/tidak terdaftar sebagai penerima bansos apapun. Setelah kenaikan BBM dan harga barang naik, mereka selayaknya mendapatkan bansos. Tetapi, tentu tidak semudah itu petugas berkenan mendata. Juga, tidak semudah itu warga dapat mendaftarkan diri sebagai penerima bansos.
Adanya kenaikan harga BBM dan pemberian bansos (baru) ini hendaknya mendorong pemerintah desa untuk meng-update data warganya. Perlu gerak cepat. Demi masyarakat. Perlu ada komando dari atas. Tanpa perintah dari atas, yang di bawah ogah bergerak.
Data penerima aneka bansos yang lama perlu terus divalidasi. Perlu cek dan ricek. Sedangkan data baru warga calon penerima bansos hendaknya secepatnya selesai dengan baik. Jangan sampai satu sisi ada warga yang mungkin menerima lebih dari satu jenis bansos. Sebaliknya, ada sejumlah warga yang tidak mendapatkan bansos sama sekali. Padahal, sejatinya, yang tidak mendapatkan bansos tersebut kondisinya tidak lebih baik daripada mereka yang mendapatkan penerima bansos.
Kita tentu tidak ingin program pemberian bansos BBM ini mengulang adanya diskriminasi di masyarakat. Diskriminasi akan menimbulkan kecemburuan satu sama lain sesama warga. Juga, menimbulkan kecurigaan antara warga dengan aparat desa. Juga, kasihan warga yang menjadi korban diskriminasi pemberian bansos.
