Hajinews.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi banyaknya laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021.
Dia menyebutkan sebanyak 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021, sebanyak 500 daerah atau sebesar 92,3% mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 486 daerah atau 89,7%. Bahkan, dia mengatakan ada pemerintah daerah yang mendapatkan WTP hingga 5-15 kali berturut-turut.
Sementara itu, opini WTP dari Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan bendahara umum negara (LKBUN) mengalami penurunan menjadi 83 dari tahun sebelumnya 85 LKKL dan LKBUN.
Menurutnya, ini bukan pencapaian yang biasa. Pasalnya, selama dua tahun, Indonesia mengalami pandemi dimana hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran baik di pusat dan daerah.
“Dua tahun kita mengalami pandemi, bertemu tatap muka saja tidak bisa tetapi kita menjaga akuntabilitas APBN dan APBD,” papar Sri Mulyani dalam Acara Puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis (22/9/2022).
“Saya ingin mengucapkan terima kasih dalam suasana extraordinary yang tidak biasa dan sangat kritis, bapak dan ibu sekalian di dalam memimpin kementerian dan lembaga serta daerah tetap mengedepankan akuntabilitas,” sambungnya.
Sri Mulyani juga mengapresiasi perubahan cepat dan responsif yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dengan tetap akuntabel, apalagi dalam setiap kesempatan selalu mengundang penegak hukum untuk melihat sendiri.
Ditambah lagi, menurut Sri Mulyani dengan pendampingan BPKP dan juga BPK sehingga segala hal jadi lebih terkoordinasi.
“Kerja sama dalam suasana pandemi luar biasa, melihat ancaman secara bertanggung jawab dengan peran yang berbeda-beda namun bisa bekerja dengan baik,” pungkas Sri.
Sumber: CNBCIndonesia
