Hajinews.id – Sikap tegas ini mendukung apa yang disampaikan Walikota Bandung, Yana Mulyana yang menolak ibukota dipindahkan karena alasan yang mungkin tidak semua orang paham, mengapa beliau menolak?
Perpindahan Ibukota tidak sederhana, apalagi hanya karena desakan para investor yang telah mempersiapkan kota itu dalam “business plan” mereka. Tentu dikemudian hari memberi kemudahan kepada permukiman dan bisnis yang diletakkan sekitar ibukota baru itu.
Ibukota lama yang masih sangat layak, ditinggalkan begitu saja sungguh menjadi beban tambahan anggaran sementara yang baru harus dibangun. Belum pulih dari “badai” pandemi Covid – 19. Dunia kini sedang dihadapkan pada krisis, akan terdampak parah kepada Indonesia pada 2023. Paling tidak itu yang sering kita dengar dari Menkeu dan Presiden.
Pemindahan Ibukota awalnya dari bisik-bisik dan kasak-kusuk. Apakah ada dokumen perencanaan dan keputusan legislasinya, nggak jelas juga. Kalau ada jelas ngawur ini mah. Eh, tiba-tiba dalam kunjungan Presiden ke Bandung, terdengar dari mulut Dirut PT. KCIC, kemungkinan Ibukota Jawa Barat pindah ke Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ini yang membuat sebagian besar warga Kota Bandung protes termasuk Walikota, kang Yana.
Soal pemindahan ibu kota Jabar ke Tegalluar diungkapkan oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi usai acara peninjauan di Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dihadiri Presiden Joko Widodo bersama jajaran menterinya, sebagaimana saya kutip dari berbagai media.
Menurut saya terlalu jauh, Mas Dwiyana ngomong diluar kewenangannya sebagai pihak swasta. Stakeholder Kota Bandung dan Jawa Barat perlu diajak bicara baik-baik. Berbeda dengan IKN, karena ada pertimbangan geo politik dan geo strategis nasional. Kalau Ibukota Jawa Barat, ngapain dipindah. Gedung Sate yang bersejarah dan Bandung yang identik dengan kota kelas dunia, Ibukota Asia-Afrika. Kok, mau maunya dipindahkan mendekati kawasan hasil pembebasan tanah-tanah produktif disana oleh pengembang besar?
Sekali lagi, tutup saja wacana atau upaya menggiring perpindahan Ibukota, banyak urusan masyarakat yang lebih penting dan mendesak. IPM Jawa Barat yang terpuruk, tata ruang lingkungan Kawasan Bandung Raya yang makin rusak dan kondisi sosial ekonomi Jawa Barat yang mengalami kemunduran struktural, menjadi tantangan kita. Bukan Ibukota. (*Ahmad Adib Zain)
