Oleh: Yohanis Elia Sugianto, Mahasiswa Pasca Sarjana Filsafat STF Driyarkara
Hajinews.id – Pada 23 Januari 2017 silam, dalam dunia hubungan internasional seorang akademisi asal India: Brahma Chellaney menampilkan istilah “Debt trap diplomacy”.
Istilah ini merujuk pada kondisi dimana akibat dari dukungan Cina terhadap negaranegara berkembang dalam proyek infrastruktur yang terungkap lewat pemberian pinjaman yang besar, negara-negara tersebut lantas menjadi terbebani oleh utang terhadap Pemerintah Cina sehingga mau – tak mau kini berada di bawah kendali Cina (Chellaney 2017).
Dalam nada yang sama, mantan Wakil Presiden USA Mike Pence pun menyebut ini dalam cara demikian sama bahkan dipakainya dalam hari-hari terakhir pemerintahannya dalam konteks menegaskan bukti betapa besarnya ambisi militer Cina (Brautigam dan Rihmire 2021). Beberapa negara yang dapat disebutkan mengalami hal tersebut semisal: pembangunan Mattala Rajapaksa International Airport dan Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa di Hambantota – Sri Lanka pada 2013 yang menghabiskan dana sekitar $12 Miliar, 10 persen dari jumlah utang luar negeri Sri Lanka (Tharoor 2022), Pelabuhan Gwadar di Pakistan dan lain sebagainya. Proyek – proyek infrastruktur ini dinilai sebagai cara Cina menjebak negara-negara tersebut untuk mengambil pinjaman demi pinjaman berbunga tinggi dan diperuntukkan bagi proyek proyek infrastruktur yang mahal dan tidak banyak manfaatnya.
Terhadap fenomena yang dipaparkan di atas, pertanyaan yang tak terpungkiri untuk disampaikan, adalah perihal atas maksud apakah Cina mencetuskan kebijakan pemberian pinjaman ini? Apakah memang dengan maksud menguasai negara-negara berkembang? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kebijakan Belt Road Initiative (BRI) sebagai dasar pemberian pinjaman oleh Cina akan diulas. Bersamaan dengan itu pula, akan dipaparkan pula intisari dari beberapa laporan perihal isi perjanjian kerja sama dari proyek infrastruktur yang dikerjakan berdasarkan bantuan pinjaman yang diberikan oleh Cina . Harapannya adalah dengan penggambaran objektif atas semua itu, dapatlah diperoleh sebuah pemahaman objektif tentang pemikiran politik Cina , khususnya lewat kebijakan Belt Road Initiative (BRI).
Mengenal BRI
Untuk pertama kalinya BRI diperkenalkan oleh Xi Jinping pada saat kunjungannya ke Kazakhstan dalam pidatonya di Universitas Nazaarbayev pada 7 September 2013. BRI kemudian pada Oktober 2017 disahkan sebagai program prioritas bagi Pemerintah Cina dan dimasukkan dalam Konstitusi Partai Komunis Cina pada Kongres Nasional ke-19 di Beijing. Legitimasi BRI atas cara ini lantas menjadikan BRI sebagai focus bagi Pemerintah Cina dalam menentukan arah kebijakan luar negeri sampai sekarang. BRI karenanya disebut sebagai kebijakan luar negeri dan ekonomi yang paling ambisius.
Disebut demikian karena lewatnya Xi menunjukkan ambisinya terhadap program pembangunan yang dapat menghubungkan daerah perbatasan Cina dengan negaranegara tetangga. Ini menjadikan BRI sebagai proyek pembangunan terbesar dalam sejarah modern, mengingat visi konektivitas wilayahnya tak hanya tentang Jalur Sutera di daratan tapi juga maritim (Peter Cai 2). Oleh Xi, BRI memiliki sebuah tujuan yang lebih besar dari sekedar menciptakan konektivitas antar wilayah yang memungkinkan kerja sama lebih luas dengan negara – negara tetangga entah dalam bidang ekonomi pun keamanan.
Tujuan dimaksud adalah menciptakan sebuah tatanan ekonomi regional yang baru (news.xinhuanet.com 2013). Tatanan yang pertama-tama tak merujuk pada penegasan posisi Cina sebagai pusat perkembangan baru, melainkan demi terwujudnya kehidupan ekonomi yang lebih baik dimana kapasitas industri dan ekspor tetap dapat ditingkatkan tanpa harus khawatir pada masalah kelebihan kapasitas produksi.
Sebagai catatan, kelebihan kapasitas produksi sendiri merupakan fenomena dalam perekonomian Cina dimana tingginya hasil produksi tidak dibarengi dengan daya serap pasar domestik Cina. Guna menghadapi masalah ini, memang China telah berusaha melakukan pengurangan kapasitas industri guna meminimalisir kelebihan kapasitas produksi. Namun kebijakan ini mengakibatkan penutupan besar-besaran lini produksi. Ini tentunya sesuatu yang sangat disayangkan terjadi, apalagi bila berhadapan dengan rencana jangka Panjang cina untuk mempercepat peningkatan industri (ipqi.org).
Maka dari itu, ekspansi pasar adalah solusi penting atas permasalahan ini, agar sektor industri dapat tetap berjalan tanpa harus khawatir dengan pemasaran. Berdasar hal – hal di atas, dapatlah dikatakan bahwa BRI sejatinya merupakan kebijakan yang berlandaskan prinsip keterbukaan dan kerja sama. Dalamnya negara negara tetangga dipandang sebagai sahabat yang dapat saling menopang dalam mengusahakan kemajuan, baik dalam bidang politik, ekonomi juga keamanan.
Keterbukaan menjadi dasar terciptanya sebuah komunikasi dan relasi tanpa batas demi kemajuan bersama. Sebagai inisiator dan penggerak utama rantai kerja sama, kebijakan ini menempatkan Cina dalam posisi dimana dapat sungguh tampil sebagai sebuah kekuatan baru yang berperan langsung dalam usaha peningkatan ekonomi global. BRI karenanya dianggap sebagai pintu masuk Cina dalam menegaskan posisinya di hadapan dunia.
