Menurut dia, ada beberapa cara supaya biaya tanggungan jemaah tidak naik tinggi meski subsidi dikurangi. Di antaranya, melobi pemerintah supaya bisa menurunkan biaya layanan masyair. Dari saat ini 5.000 riyal menjadi kisaran 3.000 riyal. Apalagi meskipun berbiaya 5.000 riyal, layanan masyair tahun lalu hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, pihaknya meminta Kemenag mencari harga layanan jemaah yang terbaik. Murah, tapi tidak menghilangkan kualitas layanannya. Meliputi biaya hotel, katering, dan transportasi jemaah selama di Saudi.
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara resmi menerima dokumen MoU haji 2023 dari pemerintah Arab Saudi di Jeddah kemarin (9/1). MoU itu, antara lain, mengatur kuota haji 2023 sebanyak 221 ribu orang. ’’Indonesia masih mengupayakan agar bisa mendapat tambahan kuota. Misalnya, dengan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap maksimal,’’ jelasnya.
Di dalam negeri nanti, kata Yaqut, pemerintah mengupayakan penyerapan kuota secara maksimal. Serapan itu penting untuk mengimbangi jumlah pendaftar haji yang terus bertambah yang berdampak pada panjangnya antrean haji.
Yaqut mengapresiasi kebijakan pemerintah Saudi yang mengumumkan kuota haji sejak dini. Juga mengajak negara-negara pengirim jemaah haji untuk mengikuti pameran haji di Saudi. Melalui pameran haji tersebut, negara pengirim jemaah bisa langsung melihat dan berinteraksi dengan penyedia layanan perhajian. Dengan begitu, negara-negara bisa memilih penyedia layanan dengan harga yang paling baik.
Sementara itu, kembalinya kuota haji ke angka normal menghadirkan tantangan tersendiri. Yaitu, menjaga kualitas pelayanan kepada jemaah. Yaqut mengatakan, tahun lalu indeks kepuasan jemaah haji cukup tinggi di angka 90,45 poin. Naik dibandingkan musim haji 2019 yang tercatat 85,91 poin. Tingginya indeks kepuasan layanan haji 2022 ditengarai juga dipengaruhi jumlah jemaah yang hanya separo dari kuota normal, yaitu 100.051 jemaah.
