Hajinews.id — Sikap politik Partai Demokrat gabung Koalisi Perubahan mendukung Anies Baswedan dipertanyakan. Malahan memicu silang pendapat dengan Partai Nasdem yang menuntut deklarasi Anies harus berdasarkan aturan internal organisasi, bukan sekadar konferensi pers.
Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, menilai, sejatinya Demokrat memegang kartu truf terkait tarik ulur deklarasi bersama Koalisi Perubahan. Namun partai berlogo bintang mercy tak memiliki banyak pilihan karena harus masuk koalisi dan ikut arus pada Pilpres 2024.
“Justru dengan orang menunggu sikap Demokrat, kartu truf ada di tangan dia. Bargaining-nya lebih tinggi karena tanpa Demokrat tidak jalan ini barang,” seloroh Denny JA di Jakarta, Sabtu (25/2/2023).
Dia mencermati komposisi suara Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saling melengkapi untuk memenuhi ambang batas 20 persen mencalonkan presiden-wakil presiden. Demokrat sudah menyatakan mendukung Anies sebagai capres namun diragukan lantaran belum melalui aturan intenal.
Menurut Denny JA, pada satu sisi posisi Demokrat yang memegang truf diuntungkan namun dalam bagian lain bisa menyudutkan. Pasalnya Demokrat tak punya banyak opsi untuk bergabung dalam koalisi setelah PDI Perjuangan menyatakan menolak kerja sama.
“Dan tampaknya susah kita membayangkan PDIP bersama Demokrat,” lanjutnya.
Dengan demikian, Denny JA meyakini, pintu koalisi untuk Demokrat hanya ada dua yakni solid bersama Nasdem dan PKS yang sedang menjajaki Koalisi Perubahan atau bergabung dalam gerbong Partai Gerindra. Dalam konteks ini, Demokrat bisa memainkan kartu truf yakni memuluskan sang ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.
“Demokrat tahu sekali bahwa pemilu ini akan lebih besar efeknya kalau AHY jadi cawapres. Jadi tinggal dijual dengan Prabowo atau dukung Anies. Dengan Prabowo kartunya bisa hidup, dengan Anies juga bisa seperti itu,” tuturnya.
Dia juga menganggap wajar langkah Demokrat yang terkesan hati-hati terkait pencapresan. Namun bukan berarti tanpa strategi. Apalagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih eksis di partai dan ikut memiliki kewenangan memastikan arah kemudi Demokrat.
“Demokrat karena ada SBY di sana dan SBY politisi berpengalaman, saya kira tidak akan terlalu cepat menyatakan sikapnya,” kata Denny JA.
